Rawan Korupsi, BPD Kawal ADD

626
PENGURUS BARU : Ketua Paguyuban BPD Demak, Fathkul Muin (tengah) dalam pelatihan manajemen dan pelantikan pengurus baru kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENGURUS BARU : Ketua Paguyuban BPD Demak, Fathkul Muin (tengah) dalam pelatihan manajemen dan pelantikan pengurus baru kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK-Bantuan dana yang disalurkan ke desa-desa dari pemerintah pusat sangat banyak. Selain sumber dana desa yang lain, baik dari bengkok desa, alokasi dana desa (ADD), masih ada bantuan lainnya. “ADD tersebut sangat rawan dikorupsi. Karena itu, sistem pengawasan yang dilakukan BPD sangat diperlukan,” kata Fatkhul Muin SH MH yang terpilih sebagai ketua Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Demak, yang kemarin resmi terbentuk.

Paguyuban BPD tersebut dibentuk seiring dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena itu, elemen BPD tersebut menyatakan siap mengawal jalannya pemerintahan desa termasuk dalam mengawasi penggunaan anggaran dana desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah pusat. Di Demak sendiri anggota BPD tersebar di 243 desa di 14 kecamatan. Rata-rata jumlahnya 9 orang perdesa.

“Jika BPD tidak dapat melakukan fungsi kontrolnya dalam penggunaan dana bantuan oleh pemerintah desa, maka rawan menjadi persoalan hukum. Bisa terjadi korupsi. Sebab, kekuasaan itu sangat dekat dengan korupsi (power tends to corrupt). Makanya harus ada kontrol, sehingga pemanfaatan anggaran dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Jangan sampai kepala desa maupun perangkat desa menyalahgunakan dana tersebut,” kata Muin di sela pelatihan aparatur pemerintah desa bidang manajemen dan pelantikan pengurus Paguyuban BPD di sebuah rumah makan di Jalan Lingkar Selatan Kota Demak, kemarin.

Dia menambahkan, terkait banyaknya tugas yang diemban, tentu anggota BPD harus memahami betul mekanisme fungsi kontrol yang dijalankan sesuai tata tertib BPD yang ada. Meski demikian, patut disayangkan karena masih banyak BPD yang belum menyusun tatib tersebut.

Sekarang ini, kata dia, BPD juga sedang memperjuangkan tunjangan operasional yang tidak jelas. Bila sebelumnya, ada tunjangan senilai Rp 10 juta pertahun, kini tidak jelas lagi ada tidaknya tunjangan tersebut.

“Bagaimana bisa mengawasi secara maksimal jalannya pemerintahan desa kalau tunjangan operasional saja tidak jelas. Mestinya yang pernah ada tersebut, dinaikkan nilainya sehingga fungsi kontrol BPD terhadap pemerintahan desa berjalan optimal,” katanya.

Hadir dalam kegiatan itu, Staf Ahli Bupati Edi Djatmiko, dan Kasubag Kelembagaan Desa Bagian Pemerintahan Umum Setda Pemkab Demak, Gunadi. Sedangkan, nama-nama pengurus Paguyuban BPD yang terbentuk antara lain. Ketua Fathkil Muin, Wakil Ketua Nur Syahid, Sekretaris Ahmad Mubarok, Wakil Sekretaris Sugiarto. (hib/ida)