Rencana Pembangunan Masih Digodok

416

SEMARANG – Proyek pembuatan lapak darurat pedagang Pasar Johar yang rencananya ditempatkan di lahan kompleks Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), belum ada tanda-tanda mulai dibangun. Proyek yang dianggarkan Rp 27 miliar tersebut, masih dalam tahap penggodokan.

”Proyek pembangunan tersebut masih dalam proses perencanaan di tingkat pimpinan. Nantinya akan dilakukan lelang atau sistem penunjukan, tapi kami belum bisa menyampaikan. Karena perencanaan itu masih digodok,” kata Kabid Perencanaan dan Pembangunan Dinas Pasar Kota Semarang, Nur Cholish kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (21/5) kemarin.

Kepala Dinas Pasar Kota Semarang, Trijoto Sardjoko juga mengakui masih memikirkan rencana proyek pembuatan lapak darurat untuk tempat relokasi pedagang Pasar Johar. Menurutnya, rencana pembuatan lapak pasar darurat tersebut masih dalam tahap pembahasan.

”Kalau lewat proses lelang pastinya membutuhkan waktu lebih lama. Padahal targetnya selesai sebelum puasa. Sedangkan kalau proses penunjukan langsung bisa lebih cepat, namun proyek ini dananya besar. Saat ini, belum ada pengerjaan dan masih tahap perencanaan,” katanya.

Diakuinya, anggaran pembuatan pasar darurat menelan anggaran Rp 27 miliar akan dibangun semipermanen. Pihaknya mengimbau kepada para pedagang untuk bersabar dan menempati pada tempat lapak sementara yang sudah disediakan oleh Pemkot Semarang.

”Kalau pedagang pindah pada tempat sementara di sepanjang Jalan Agus Salim, Pasar Bulu, Pasar Ikan Higienis Rejomulyo dan lokasi parkiran Pasar Johar, saya jamin gratis. Karena fasilitas itu milik pemerintah. Tapi kalau pedagang menempati lokasi selain itu, harus bayar,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengakui anggaran pembuatan pasar darurat di area kompleks MAJT cukup besar yakni mencapai Rp 27 miliar. Dirinya mengimbau kepada masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan pembuatan pasar darurat tersebut untuk terus melakukan pengawasan.

”Baik melalui sistem penunjukan langsung atau lelang harus diawasi. Kalau proyek ini memakai sistem penunjukan langsung tanpa melalui prosedur atau mekanisme lelang, memang rawan terjadi penyimpangan dan tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (mha/ida/ce1)
Imbau Masyarakat Lakukan Pengawasan