Hutan Jateng Terus Berkurang

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Jateng semakin hari semakin gersang saja. Sebab luas kawasan hutan di provinsi ini semakin berkurang. Tercatat, saat ini kawasan hutan di Jateng hanya sekitar 757.250 hektare atau sekitar 22,5 persen dari total lahan. Jumlah tersebut belum sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan di mana disebutkan pemerintah harus menjaga kecukupan kawasan hutan paling tidak 30 persen dari luar pulau atau daerah aliran sungai.

Wagub Jateng Heru Sudjatmoko menjelaskan, belum terpenuhinya luas kawasan hutan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kehutanan lantaran banyaknya lahan hutan yang digunakan untuk kepentingan umum. Salah satu contohnya adalah Waduk Kedungombo di Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Grobogan. ”Meski sudah ada lahan penggantinya, namun lahan tersebut belum ditetapkan secara resmi. Sehingga dari sisi administratif luas hutan berkurang,” ungkapnya.

Selain alih fungsi untuk kepentingan umum, lanjut Heru, masalah lain yang membuat luas kawasan hutan cenderung turun adalah adanya konflik masyarakat dengan perusahaan swasta dan pihak Perhutani. Menurutnya, saat ini tercatat ada 44 kasus konflik lahan dan kehutanan dengan masyarakat.

”Lebih dari separuhnya merupakan konflik antara masyarakat dengan Perhutani. Sedangkan konflik masyarakat dengan swasta rata-rata merupakan konflik warisan yang telah terjadi sejak masa kolonial,” imbuhnya.

Heru menilai, untuk konflik antara masyarakat dengan Perhutani banyak terjadi akibat kurang sigapnya pemerintah dalam menetapkan lahan pengganti Perhutani. Sehingga lahan tersebut digarap oleh masyarakat dan lambat laun diklaim menjadi hak milik pribadi. ”Lahan pengganti Perhutani masih banyak yang belum berbentuk hutan. Ini yang masih menjadi kerentanan,” tandasnya. (fai/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -