Merasa Jadi Korban Pungli, Dua Warga Lapor Inspektorat

381

UNGARAN-Merasa menjadi korban pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas Kelurahan Bandungan, saat mengurus administrasi kependudukan dan pertanahan, dua warga Kelurahan/Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jumat (22/5) pagi kemarin melapor ke kantor Inspektorat Kabupaten Semarang. Keduanya adalah Deni Kunarso, 27, dan Sukamti, 32, keduanya tinggal di lingkungan Junggul.

Usai melapor di kantor Inspektorat, Sukamti menceritakan bahwa sebenarnya pungutan uang tersebut dilakukan oleh oknum petugas Kelurahan Bandungan sejak empat tahun lalu, ketika dirinya mengajukan balik nama sertifikat tanah leter C dari nama ayahnya. Saat itu, Sukamti dimintai uang Rp 500 ribu sebagai biaya pengurusan balik nama sertifikat tanah. Namun karena tidak punya uang, sehingga Sukamti tidak bisa mengurusnya saat itu.

“Saya tawar Rp 250 ribu, tapi tidak boleh. Akhirnya saya naikan lagi menjadi Rp 300 ribu. Tetapi saya tidak bisa mengambil sertifikat, karena berbarengan dengan pendaftaran sekolah. Baru sekitar dua tahun lalu, sertifikat itu bisa saya ambil, setelah saya punya duit,” kata Sukamti, Jumat (22/5) kemarin.

Sukamti sebenarnya keberatan memberikan uang tersebut, sebab uangnya untuk biaya sekolah. Namun karena sangat butuh sertifikat itu, terpaksa memberikan uang tersebut. Sukamti juga tidak tahu apakah harus membayar atau tidak untuk pengurusan tersebut, sehingga menurut saja ketika disuruh membayar.

“Alasannya uang itu nanti dibagi-bagi dengan pegawai lainnya. Setahu saya setiap membuat sertifikat, harus ada biayanya. Jadi saya membayar saja. Setelah saya tanya sana-sini ternyata mengurus itu, tidak membayar sebesar itu,” kata Sukamti.

Selain Sukamti, warga lainnya yakni Deni mengaku ditarik uang Rp 20 ribu untuk biaya mengurus surat keterangan pindah. Deni merasa keberatan tapi tidak kuasa menolak karena membutuhkan surat pindah tersebut.

“Kami tidak tahu uang tersebut untuk apa. Tapi katanya biaya administrasi seperti itu sudah biasa. Terus terang saya keberatan, apalagi kelurahan sudah ada anggaran beli kertas dan lainnya. Mereka juga digaji Negara. Saya sudah melapor ke Inspektorat diterima Pak Yoga,” kata Deni geram.

Pungutan liar di Kelurahan Bandungan tersebut diduga sudah berlangsung lama. Sehingga Deni dan Sukamti melaporkan masalah tersebut ke Inspektorat. Keduanya berharap tidak ada lagi pungutan yang terjadi di Kelurahan Bandungan, lantaran sangat memberatkan masyarakat.

“Kami meminta Bupati Mundjirin segera menindaklanjuti masalah pungli tersebut. Kasihan orang-orang yang kebetulan pas tidak punya uang diplekotho seperti itu. Harusnya layanan tersebut gratis, eeh.. malah dipungut biaya, terus uangnya lari kemana itu,” tutur Deni yang diamini Sukamti.

Lurah Bandungan, Adiarso saat dikonfirmasi mengelak tuduhan tersebut. “Tidak ada pungutan seperti yang dituduhkan itu. Tanya saja pada staf-staf Kelurahan Bandungan lainnya,” kata Adiarso. (tyo/ida)