Kepala Dinas PSDA-ESDM Resmi Tersangka

510
TETAPKAN TERSANGKA : Kasi Penkum Kejati Jateng, Eko Suwarni didampingi petugas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng memberikan keterangan atas penetapan Kepala PSDA-ESDM Kota Semarang sebagai tersangka. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TETAPKAN TERSANGKA : Kasi Penkum Kejati Jateng, Eko Suwarni didampingi petugas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng memberikan keterangan atas penetapan Kepala PSDA-ESDM Kota Semarang sebagai tersangka. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PLEBURAN-Kepala Dinas Pengembangan Sumber Daya Alam-Energi Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM) Kota Semarang, Ir Nugroho Joko Purwanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kolam retensi di Muktiharjo, Kota Semarang.

Penetapan tersangka tersebut menyusul ditingkatkannya status penyelidikan menjadi penyidikan. “Senin (25/5) kemarin, yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek kolam retensi Muktiharjo berinisial NJP (Ir Nugroho Joko Purwanto, red). Dia selaku kepala Dinas PSDA-ESDM Kota Semarang,” kata Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jateng, Jacob Hendrik P, Selasa (26/5) kemarin.

Hendrik menyebutkan bahwa dalam proyek pembangunan kolam retensi, menggunakan anggaran dari APBD Kota Semarang tahun 2014 sekitar Rp 30 miliar. Sedangkan penetapan kepala Dinas PSDA-ESDM Kota Semarang sebagai tersangka, karena telah memiliki bukti atas penyimpangan dalam proyek tersebut.

“Telah ditemukan indikasi penyimpangan dalam proyek kolam retensi tersebut. Kami telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka,” katanya.

Hanya saja, Hendrik enggan menjelaskan beberapa bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka kepala Dinas PSDA-ESDM Kota Semarang. Hendrik berdalih, hal itu merupakan rahasia penyidik dan tidak bisa dibeberkan. “Yang pasti, kami sudah memiliki bukti-bukti awal. Itu akan digunakan untuk mencari tahu, siapa saja yang terlibat. Jadi, akan ada pengembangan kasus ini,” tandasnya.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jateng, Eko Suwarni menambahkan proses penyelidikan kasus ini dilakukan sejak Januari 2015 dan mulai ditetapkan tersangka 25 Mei 2015 berdasarkan hasil ekspose tim penyidik.

“Kerugian negara belum tahu jumlah detailnya, karena masih terus dihitung. Sedangkan proyeknya sudah selesai, tapi masih ada pemeliharaan dan sudah ada sekitar 10 saksi yang sudah diperiksa,” imbuhnya.

Tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi. Subsidair Pasal 3 UU yang sama KUHP.

Selain kolam retensi Muktiharjo, Pemkot Semarang diketahui merencanakan pembangunan embung untuk mengatasi banjir di tiga tempat lain. Yakni di Tlogosari seluas 2,6 hektare, Bugen 1,5 hektare dan Kalicari luasnya mencapai 0,47 hektare. Sedangkan yang di Muktiharjo Kidul seluas 8 hektare.

Dari empat kolam retensi tersebut, Muktiharjo Kidul terbilang paling besar. Anggaran pembangunan yang diambilkan dari APBD Kota Semarang tahun 2014 sebesar Rp 35 miliar.

Tidak hanya dugaan korupsi kolam retensi, Kejati Jateng juga membidik aliran dana ganti rugi dalam pengadaan lahan proyek kolam retensi di Kelurahan Panggung Lor, Semarang Utara pada tahun 2010 lalu. (bj/ida)