Joko Mardiyanto Akhirnya Ditahan

450
DITAHAN: Joko Mardiyanto dikawal penyidik Kejati Jateng menuju mobil tahanan yang membawanya ke Lapas Kedungpane. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DITAHAN: Joko Mardiyanto dikawal penyidik Kejati Jateng menuju mobil tahanan yang membawanya ke Lapas Kedungpane. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PLEBURAN – Staf Ahli Gubernur Jateng, Joko Mardiyanto, akhirnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane, Semarang. Mantan Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah (Setda) Jateng tersebut ditahan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng selama 4,5 jam. Sekitar pukul 13.00, tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Jateng 2010-2011 ini digelandang ke mobil tahanan Kejati Jateng. Joko terlihat hanya diam, tanpa menghiraukan pertanyaan wartawan. Dia memilih menutupi wajahnya dari sorotan kamera.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Johny Manurung, mengatakan, penahanan terhadap tersangka Joko Mardiyanto dilakukan atas tindak lanjut penyelidikan terhadap mantan Kepala Biro Bina Mental Setda Jateng, yang sekaligus sebagai penasihat tim verifikasi proposal bansos ini.

Jaksa Penyidik Kejati Jateng, Tomy Setiawan, menuturkan, penahanan tersebut sebenarnya akan dilakukan bersamaan dengan tersangka Joko Suyanto. Namun Joko Mardiyanto tidak pernah memenuhi panggilan tim penyidik dengan alasan sedang bertugas di luar kota.

”Sempat kami agendakan untuk melakukan pemanggilan paksa, namun karena tersangka hari ini (kemarin, Red) memenuhi panggilan kami, maka tersangka langsung kami tahan selama 20 hari ke depan,” tegasnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jateng, Eko Suwarni, mengatakan, penyelidikan terhadap kasus ini tidak berhenti dengan ditahannya ketiga terdakwa tersebut. Nantinya kelanjutan penanganan kasus akan terus dilakukan untuk mencari dugaan tersangka lain, termasuk Mr X yang santer terdengar.
”Yang jelas penyelidikan akan terus berkembang. Nanti akan terus dikembangkan untuk mencari keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” tandasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jateng terhadap 164 sampel penerima bansos, yakni lembaga sosial berupa LSM atau ormas dengan nilai bantuan sebesar Rp 1,095 miliar telah diperoleh bukti bahwa semua lembaga sosial penerima bansos tersebut hanya dimiliki oleh 21 orang.

Dengan perincian 19 orang berhasil dikonfirmasi, dan dua lainnya fiktif. Hasil audit BPKP menyimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 654 juta. Selain itu, dengan modus proposal fiktif dan alamat penerima tidak jelas. Diketahui satu nomor rekening menerima dana bansos beberapa kali. (bj/aro/ce1)