Warga Ragukan Proyek Tol Pemalang-Batang

776
AKTIF : Seorang warga Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni saat mempertanyakan kepastian pembangunan jalan tol yang terkatung-katung sejak 2008. (Faiz Urhanul Hilal/Jawa Pos Radar Semarang)
AKTIF : Seorang warga Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni saat mempertanyakan kepastian pembangunan jalan tol yang terkatung-katung sejak 2008. (Faiz Urhanul Hilal/Jawa Pos Radar Semarang)

KAJEN-Warga Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan jenuh dengan sosialisasi pembangunan Jalan Tol Pemalang-Pekalongan-Batang. Sebab, sejak bergulir 2008, rencana mega proyek itu tidak kunjung ada kepastian.

Sutrisno, 50, mengatakan, pada dasarnya dia mendukung program pemerintah. Namun ketidakpastian selama bertahun-tahun membuatnya jengah. “Sejak 2008, saya sering diundang untuk sosialisasi proyek jalan tol itu. Tapi nyatanya, sampai sekarang tidak ada. Ini ada sosialisasi lagi,” ungkapnya dalam Sosialisasi pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol di Aula Balaidesa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kamis (28/5) kemarin.

Dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan tim dari Kemenpera, BPN dan Muspika itu, Sutrisno juga mengungkapkan terkait ganti rugi. “Seandainya ada rumah yang hanya terkena sebagian, maka kami minta dibayar semua, karena dampak cukup banyak,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Saim, 40. Ketidakpastian pembangunan jalan tol itu membuat masyarakat resah. Nasib masyarakatpun menggantung dalam penantian.

“Kami tidak akan memberikan kesepakatan harga kalau pelaksanaan belum ada. Kapan proyek itu akan dilaksanakan dan kapan pembayarannya dilakukan,” ujarnya bersemangat.

Warga lain, Fauzi, menambahkan, meskipun saat ini pembebasan diambil alih oleh pemerintah, dirinya tetap menyangsikan melihat pengalaman tujuh tahun silam. “Kalau pelaksanaan ini gagal lagi, harus ada sanksi. Kalau tidak kami akan minta peralihan tempat, atau ganti rugi dua kali lipat,” tegasnya.

Perwakilan dari Badan Pertanahan Kabupaten Pekalongan, Widodo mengatakan, selain sudah diambil alih pemerintah dari investor, alokasi dana juga sudah dianggarkan. “Kepastiannya 100 persen. Untuk ganti rugi, diharapkan selesai akhir November. Pembayarannya 100 persen masuk ke rekening masyarakat yang terkena dampak jalan tol,” jelasnya.

Perwakilan Kemenpera, Hadi menambahkan, pembangunan jalan tol yang menghubungkan Jawa Barat-Jawa Tengah-Jawa Timur tersebut menggunakan APBN. “Saat ini bukan lagi tahap perencanaan, melainkan sudah pelaksanaan. Jadi kami berharap jangan dikaitkan dengan kemarin,” kata dia. (hil/ida)