Joko Mardiyanto Belum Dinonaktifkan

354

SEMARANG – Status Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah, Joko Mardiyanto hingga saat ini belum juga dinonaktfikan meski yang bersangkutan telah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Jateng 2010-2011. Saat ini Mantan Kepala Biro Bina Mental Setda Jateng itu mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane Semarang untuk 20 hari ke depan.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas Setda Jateng Sinoeng NR menjelaskan bahwa pemberhentian dari jabatan tidak serta-merta dapat dilakukan. Apalagi dari pihak Kejati belum melayangkan surat kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

”Masih dalam proses. Kemungkinan Senin (1/6) depan surat sudah diterima untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Sebab ada proses administrasinya,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (29/5).

Sinoeng menegaskan, dalam perkara ini Gubernur Jateng telah berkomitmen untuk mendukung langkah kejati dalam mengusut hingga tuntas. Kendati demikian, dalam koridor hukum, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. ”Karena ini masih dalam tahap penyidikan dan penahanan 20 hari, untuk ketetapannya nanti setelah maju pengadilan,” imbuhnya.

Disinggung apakah Pemprov Jateng akan memberikan bantuan hukum kepada Joko Mardiyanto, Sinoeng tidak membantahnya. Menurutnya, hal itu adalah hak dari seorang pegawai pemerintah. Akan tetapi, jika yang bersangkutan mengajukan kuasa hukum sendiri, maka tetap dipersilahkan. ”Kami siap memberikan pendampingan,” tandasnya.

Seperti diketahui, Joko Mardiyanto ditahan pada Kamis (28/5) sekitar pukul 13.00 usai menjalani pemeriksaan di Kejati Jateng selama 4,5 jam. Saat digelandang ke mobil tahanan Kejati Jateng, Joko terlihat hanya diam tanpa menghiraukan pertanyaan wartawan. Dia memilih menutupi wajahnya dari sorotan kamera.

Berdasarkan audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jateng terhadap 164 sampel penerima bansos, yakni lembaga sosial berupa LSM atau ormas dengan nilai bantuan sebesar Rp 1,095 miliar, diperoleh bukti bahwa semua lembaga sosial penerima bansos tersebut hanya dimiliki oleh 21 orang.

Rinciannya, 19 orang berhasil dikonfirmasi, sementara dua lainnya fiktif. Hasil audit BPKP menyimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 654 juta. Selain itu, dengan modus proposal fiktif dan alamat penerima tidak jelas. Diketahui satu nomor rekening menerima dana bansos beberapa kali. (fai/ric/ce1)