Diduga Sarat Kepentingan Politis

402
MASIH LAYAK : Gedung Berlian tempat anggota DPRD Jateng berkantor dipotret beberapa waktu lalu. Rencana pembangunan gedung DPRD Jateng baru ditentang banyak kalangan karena gedung lama dianggap masih sangat layak. (Nurchamim/Jawa Pos Radar Semarang)
MASIH LAYAK : Gedung Berlian tempat anggota DPRD Jateng berkantor dipotret beberapa waktu lalu. Rencana pembangunan gedung DPRD Jateng baru ditentang banyak kalangan karena gedung lama dianggap masih sangat layak. (Nurchamim/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang akan membangun gedung baru untuk anggota DPRD mendapat tanggapan negatif sejumlah kalangan. Di samping belum pas di saat kondisi ekonomi saat ini, pembangunan gedung tersebut dinilai tidak relevan jika dikaitkan dengan kinerja.

Seperti yang diungkapkan Komite Penyelamatan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah. Menurut LSM yang bergerak dalam bidang pencegahan korupsi itu, pembangunan gedung DPRD Jateng baru yang menelan anggaran hingga Rp 10 miliar lebih hanya menghambur-hamburkan anggaran.

”Apa selama ini gedung dewan yang lama kurang representatif? Jika dikaitkan dengan kinerja anggota dewan tidak ada relevansinya,” ungkap Divisi Monitoring Kinerja Penegakan Hukum KP2KKN Eko Haryanto kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Eko menduga rencana pembangunan tersebut sarat akan kepentingan politik. Di antaranya untuk membungkam suara anggota dewan sehingga tidak lantang dalam mengkritisi kinerja pemprov. Atau bisa juga terjadi deal-deal di mana nanti yang membangun adalah perusahaan milik anggota dewan. ”Seperti diketahui, banyak anggota dewan yang berlatar belakang pengusaha. Ini sangat mungkin jika pembangunan tersebut bermotif proyek yang ujung-ujungnya duit,” bebernya.

Eko menambahkan, seharusnya pemprov memikirkan bagaimana melakukan penghematan anggaran seefektif mungkin sebagaimana komitmen yang disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu. Menurutnya, anggaran dikeluarkan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi. ”Saya rasa kinerja anggota dewan itu terkait personal, bukan pada gedung,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Eko, anggaran yang cukup besar itu lebih baik alokasikan untuk hal-hal yang lebih mendesak. Misalnya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya.

”Apalagi saya dengar rencananya akan dibangun di belakang gedung B Pemprov di mana lahan tersebut untuk area parkir. Jika pembangunan tetap dilanjutkan tentu akan mempersempit lokasi tersebut,” pungkasnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. Hal yang sama juga dilakukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng Urip Sihabuddin. Hingga berita ini diturunkan, pesan singkat yang dikirimkan melalui ponsel pribadinya belum mendapat balasan. Saat dihubungi, tidak diangkat meski ponsel yang bersangkutan memberikan tanda aktif. (fai/ric/ce1)