Janji Perjuangkan Revisi UU Desa

365
DORONG REVISI UU : Gubernur Ganjar Pranowo di hadapan ribuan kepala desa dan perangkat desa se-Jawa Tengah, saat menghadiri Deklarasi Cinta Desa yang berlangsung di Jalan Veteran Kabupaten Batang, Sabtu siang (30/5) kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DORONG REVISI UU : Gubernur Ganjar Pranowo di hadapan ribuan kepala desa dan perangkat desa se-Jawa Tengah, saat menghadiri Deklarasi Cinta Desa yang berlangsung di Jalan Veteran Kabupaten Batang, Sabtu siang (30/5) kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BATANG-Gubernur Ganjar Pranowo, berjanji akan memperjuangkan dilakukannya revisi UU Desa nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang Aset Desa atau Bengkok Desa. Khususnya pada point hak asal-usul desa, termasuk di dalamnya tentang tata kelola bengkok desa agar menjadi aset desa.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Ganjar di hadapan ribuan kepala desa dan perangkat desa se-Jawa Tengah, saat menghadiri Deklarasi Cinta Desa yang berlangsung di Jalan Veteran Kabupaten Batang, Sabtu siang (30/5) kemarin.

Menurutnya, undang-undang desa ditetapkan untuk percepatan pembangunan pada level pemerintahan daerah dengan otonomi terendah di kabupaten/kota yang disebut desa. “Namun desa tidak akan diberikan beban yang berlebihan, dalam sistem birokrasi dan administrasinya. Jadi UU Desa ini untuk mempercepat pembangunan desa itu sendiri,” kata Ganjar di dalam kegiatan yang dilakuan oleh Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Batang yang dihadiri beberapa kades dari berbagai kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.

Selain itu, kata Ganjar, adanya UU 6/2014, maka desa akan mendapatkan bantuan yang nilainya sangat besar. Bahkan, kemungkinan nilainya lebih dari Rp 1 miliar yang diperoleh dari tiga sumber bantuan, yakni Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Nasional melalui APBN. “Karena itu, kades dan pamong desa harus latihan membangun desa, agar pengadministrasiannya tidak bermasalah dengan hukum,” tandasnya.

Menurutnya, kades dan perangkat desa juga harus ikut membantu memperjuangkan revisi PP 43/2014 tentang aset desa atau bengkok desa. “Kami akan menyampaikan aspirasi ini ke Kemendagri,” kata Gubernur.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa Sang Pamomong, Maryoso menegaskan bahwa tanah bengkok merupakan hak asal usul yang harus dihormati oleh semua pihak. “Kami berharap gubernur dan jajarannya mencintai desa, sehingga memberikan perhatian khusus pada kepala desa, selaku pengelolaan desa dan PP 43/2014, tentang aset desa atau bengkok desa harus direvisi,” tegas Maryoso. (thd/ida)