Permen Tak Direvisi, Ancam Tutup Pantura

345
AKSI DAMAI : Ratusan nelayan yang tergabung dalam API Pekalongan, menggelar aksi damai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan, Senin (1/6) kemarin. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AKSI DAMAI : Ratusan nelayan yang tergabung dalam API Pekalongan, menggelar aksi damai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan, Senin (1/6) kemarin. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PEKALONGAN–Menuntut revisi Peratuan Menteri (Permen) 57/2014 yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ratusan nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Purse Seine Indonesia (API) Pekalongan, menggelar aksi damai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan, Senin (1/6) kemarin.

Ketua API, Muhfid sekaligus koordinator aksi menyampaikan bahwa peraturan kementrian tersebut telah menyengsarakan nelayan dan masyarakat nelayan Jateng, tidak terkecuali di Pekalongan. Larangan transshipment atau memindahkan ikan ke kapal lain, sangat berdampak buruk bagi pelaku usaha perikanan. Padahal transhipment dilakukan oleh pelaku usaha untuk menekan biaya operasional akibat harga BBM (bahan bakar minyak) yang semakin tinggi.

“Perjalanan kami sangat jauh dan lama, sampai 5 hari 5 malam dengan perbekalan terbatas. Karena itu, kami bisa titip kepada teman yang mau pulang, untuk menghemat biaya dan ikan sampai di pelabuhan juga lebih segar. Sehingga keuntungan yang kami dapat bisa sebanding. Tapi dengan dilarang, kami semakin merugi,” sesalnya.

Paraturan lain yang mengharuskan membentuk perusahaan atau PT untuk kapal di atas 30 GT, juga memberatkan. Padahal itu juga sama dengan perusahaan perorangan. Selain itu, banyak persyaratan administrasi yang notabene di Pekalongan sendiri tidak ada kantornya, justru menjadi kendala. Hal itu membuat nelayan kesulitan mendapatkan izin melaut. Bahkan, saat ini banyak kapal mangkrak tidak bisa melaut.
“Rakyat sudah lapar. 4 bulan kami sudah tidak melaut. Kami sudah jengah dengan keadaan kini. Bayangkan dengan tidak ada izin melaut, hampir 40 persen kapal di Pekalongan mangkrak. Kalau memaksa melaut, kami didenda miliaran rupiah,” kesalnya.

Untuk itu pihaknya berharap kementrian segera merevisi Permen Menteri Susi tersebut. Karena benar-benar tidak memihak nelayan, tapi mempersulit nelayan. “Kami sudah melakukan protes secara administrative, dari tingkat lokal ke DPRD, wali kota, gubenur, bahkan langsung ke kementrian. Tapi semua tidak pernah digubris. Kalau harus seperti di Batang dulu baru digubris, maka akan kami lakukan lagi,” ancamnya.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Nasional Pekalongan, Mansur menegaskan tidak melarang aksi nelayan tersebut. “Kami akan membantu menyampaikan aspirasi nelayan kepada Kementrian Perikanan sesuai dengan fungsi kami dari Kementrian Perikanan dan Kelautan,” imbuhnya. (han/ida)