Ada Perda, Pelacuran Semakin Marak

409

BATANG-Fraksi PAN-PKS DPRD Kabupaten Batang mempersoalkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Batang. Pasalnya, meski ada perda namun praktik prostitusi masih tumbuh pesat.

Bahkan rumah bordil dan tempat prostitusi dengan kedok karaoke serta warung remang-remang yang ada di sepanjang jalan pantura Batang, semakin banyak jumlahnya. Ironisnya, sudah menjadi tujuan wisata seks komersial bagi para sopir truk yang melintas di jalur pantura tersebut. Akibatnya, penyebaran HIV/AIDS sudah menyebar di 15 kecamatan di Kabupaten Batang,

“Kami sangat prihatin dan cemas dengan praktik pelacuran di Kabupaten Batang yang kian menjamur dan tumbuh subur di sepanjang jalur pantura. Bahkan, dibalut dengan hiburan malam, karaoke, hotel melati, dan kafe-kafe, tanpa ada sanksi tegas yang dilakukan oleh Pemkab Batang,” ungkap Taufik Ikhsanudin, di Kantor DPRD Kabupaten Batang, Senin siang (1/5) kemarin.

Sekretaris Fraksi PAN-PKS DPRD Kabupaten Batang, Taufik Ikhsanudin, menegaskan bahwa Pemkab Batang sudah saatnya membenahi dan melaksanakan Perda 6/2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Batang. “Bupati dan jajarannya harus bisa menangani fenomena penyakit sosial ini dengan melibatkan semua komponen masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Batang, Ulul Azmi menandaskan bahwa pihaknya sudah melaksanakan dan menegakkan Perda 6/2011. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kasus pelacuran yang sudah ditangani Satpol PP sampai ke sidang di Pengadilan Negeri (PN).
“Satpol PP telah berusaha menegakkan Perda, meski hasilnya belum maksimal. Kami sadar, perlu dukungan semua elemen masyarakat guna memaksimalkan penanganan fenomena prostitusi di Kabupaten Batang,” tandas Ulul Azmi. (thd/ida)