Dewan Suarakan Ditunda

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

AMBIL SIKAP: Ketua Komisi A DPRD Demak, Sunari (kiri) bersama anggotanya membahas soal penundaan pilkada kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AMBIL SIKAP: Ketua Komisi A DPRD Demak, Sunari (kiri) bersama anggotanya membahas soal penundaan pilkada kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK – Komisi A DPRD Demak merasa pesimis pilkada Demak dapat dilaksanakan Desember tahun ini. Sebab, hingga kini belum ada kepastian soal anggaran untuk pelaksanaan pilkada tersebut. Nota bantuan hibah untuk pilkada juga dinilai belum jelas. Karena itu, Komisi A berpendapat, pilkada Demak lebih baik ditunda.

Ketua Komisi A, Sunari mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya segera mengundang KPUD, Panwaskab, dan tim anggaran dari Pemkab untuk membicarakan persoalan misteri anggaran pilkada tersebut. “Kita lihat tidak ada anggaran untuk pilkada. Karena itu, pilkada harus ditunda,”ujar Sunari digedung dewan, kemarin.

Ia menambahkan, mestinya pemerintah pusat memahami kesulitan penganggaran yang dialami daerah. Dia justru mengkritik pemerintah pusat yang dinilai kurang bertanggungjawab dalam kebijakan pilkada serentak. Pemerintah pusat sejauh ini hanya menyiapkan seperangkat aturan pilkada serentak. Namun, tidak disertai bagaimana penganggaran. Padahal, pemerintah daerah seperti Demak ini sebetulnya tidak siap dengan pilkada. “Seharusnya, pilkada baru dilaksanakan pada 2016, tapi karena ada aturan pilkada serentak akhirnya Demak dipaksa ikut Desember 2015. Ini tidak sesuai dengan perencanaan pemerintah daerah,”kata Politisi Partai Golkar ini menambahkan, seharusnya pemberian dana hibah pilkada juga harus disiapkan dengan baik dan tidak tiba-tiba. Menurutnya, nota hibah pilkada harus masuk peraturan daerah (perda) sehingga harus ada kesepakatan lebih dulu antara pemerintah daerah dengan DPRD setempat. “Sampai sekarang pun belum ada pengajuan soal dana hibah pilkada ini ke DPRD,” tambahnya.

Sekretaris Komisi A, Safai’i mengatakan, anggaran memang menjadi persoalan tersendiri bagi pelaksanaan pilkada serentak ini, termasuk di Demak. Sebab, sampai saat ini masih belum ada kejelasan terkait dengan anggaran pilkada di Demak. “Kita lihat belum ada kepastian anggaran pilkada,”katanya. (hib/fth)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -