IPU Minta 5 Saksi Ganjar Pranowo Dihadirkan

357
Prof Yusril Ihza Mahendra. (dok)
Prof Yusril Ihza Mahendra. (dok)

MANYARAN – Sidang lanjutan gugatan sengketa pengelolaan lahan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) yang diajukan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) terhadap Gubernur Jawa Tengah di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Rabu (3/6) kembali ditunda. Pasalnya saksi fakta yang dihadirkan tergugat III (PT PRPP) tidak bisa dihadirkan dengan alasan usia sudah tua. Dalam persidangan tersebut PT IPU meminta 5 saksi fakta dari Gubernur Jateng untuk dihadirkan kembali karena sebelumnya tidak bisa hadir.

Kuasa Hukum PT PRPP, HD Junaedi memohon maaf kepada majelis hakim, karena saksi yang akan dihadirkan pihaknya sudah tua, sehingga tidak bisa dihadirkan di persidangan. ”Kami rasa sudah cukup yang mulia. Kami mohon maaf sekali, kami rasa saksi yang 3 kemarin sudah cukup,” kata Junaedi di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto.

Usai sidang, Junaedi mengaku pihaknya sudah menemui saksi di kediamannya, namun karena sudah tua tidak bisa dihadirkan. Ia juga menegaskan sengketa kasus tersebut sudah ada landasan hukumnya, yakni Perda (Peraturan Daerah).

Kuasa Hukum PT IPU, Agus Dwiwarsono dalam persidangan meminta kepada majelis hakim, bila diizinkan agar tergugat I (Gubernur Jateng) bisa menghadirkan kembali 5 saksi fakta yang batal hadir pada persidangan sebelumnya. ”Kami mohon dihadirkan yang mulia untuk 5 saksi yang tidak bisa hadir sebelumnya,” kata Agus, oleh tergugat I langsung menanggapi akan mencoba memanggil kembali saksi yang dimaksud. ”Kami coba panggil kembali yang mulia, seandainya mau hadir akan kami datangkan, setidaknya tidak hadir kami sudah mencoba,” kata jaksa pengacara yang mewakili Pemprov Jateng.

Sementara itu atas permintaan PT IPU untuk menghadirkan 5 saksi yang batal dihadirkan, sesuai kesepakatan majelis, Dwiarso mengabulkan permintaan PT IPU . ”Sesuai kesepakatan majelis dan disanggupi tergugat 1 (Pemprov Jateng). Maka kami majelis membuka kembali agar dihadirkan, kalaupun bisa dihadirkan,” kata hakim, Dwiarso sambil mengakhiri sidang pada dan dilanjutkan kembali pada Kamis, 11Juni 2015 dengan agenda keterangan saksi fakta dari turut tergugat III (BPN Kota Semarang).

Sementara itu, kuasa Hukum PT IPU, Prof Yusril Izha Mahendra mengatakan dengan adanya anggapan dari Pemrov terhadap PT IPU akan lakukan peningkatan lahan, yang akan diubah HM (hak milik), ia menyanggah bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak mungkin. Karena menurut Yusril hal tersebut sudah ada perjanjian, yakni HPL atas nama Pemprov Jateng sementara PT IPU hanya diberi kuasa untuk gunakan lahan sesuai pemanfaatannya selama 75 tahun. ”PT IPU tidak ada kepentingan atas lahan itu. Selain itu kepentingan yang meminta HGB ke HM bukan kepentingan PT IPU, tapi kepentingan pemegang HGB,” ujar Yusril melalui selulernya.

Yusril mengatakan, terkait 5 saksi fakta dari Pemrov Jateng yang tidak hadir pada sidang sebelumnya, pihaknya meminta tergugat I untuk menghadirkan kembali. Ia juga menyesalkan adanya pernyataan Gubernur Jateng dan Ketua Komisi A DPRD Jateng yang membuat pernyataan ketidakhadiran 5 saksi seolah olah ada intimidasi dari pihak tertentu. ”Kami memaknai dari pihak tertentu yang berkepentingan dan kami sebagai pihak swasta tidak punya power untuk itu (intimidasi), maka kepada majelis hakimm kami mohon untuk 5 saksi dihadirkan kembali agar yang dimaksud intimidasi jelas di persidangan,” sebutnya.

Dengan hadirnya kembali 5 saksi yang batal dihadirkan diakui mantan Menteri Sekretaris negera tersebut menguntungkan pihaknya, ia menganggap selama ini pihaknya disudutkan dengan opini-opini yang dibuat Gubernur Jateng. (bj/zal/ce1)