Pendapat Ahli Teguh Tidak Dapat Diterima

352

MANYARAN – Titik Kirnaningsih, terpidana kasus korupsi pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga kembali menjalani persidangan dengan agenda pendapat dari jaksa penuntut umum (JPU) atas upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (3/6).

JPU dari Kejari Salatiga, Dwi Romadhonna mengatakan, dalam uraian memori pemohon disebutkan pendapat ahli Teguh Prasetyo tidak dapat diterima karena ahli tidak membaca secara lengkap putusan hakim yang memutus perkara pemohon. Ahli dalam berpendapat hukum juga hanya mendasarkan pada resume yang dibuat oleh penasihat hukum pemohon. ”Sehingga bagaimana mungkin ahli dapat menyatakan telah terdapat khilaf dan kekeliruan hakim dalam pertimbangan hukumnya,” kata JPU, Dwi.

JPU Dwi juga menyebutkan, dinyatakan pendapat ahli Ir Nugroho Hartono juga tidak dapat diterima karena ahli memberikan pendapatnya di luar disiplin ilmu yang dimiliki di mana berdasarkan curiculum vitae pendidikan ahli adalah Teknik Sipil. Namun dalam persidangan sebelumnya pendapat yang disampaikan mengenai aturan pengadaan barang dan jasa padahal ahli tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. ”Ahli juga tidak pernah mengikuti seminar pengadaan barang dan jasa,” ujar JPU, Dwi

Hal itu, lanjut Dwi, pihaknya simpulkan setelah mempelajari memori dari pemohon juga keterangan saksi dan ahli, mewakili termohon meminta kepada majelis hakim menolak seluruh permohonan PK. Selain itu juga menguatkan MARI No 1296 K/Pid.sus/2013 tertanggal 3 Februari 2013 jo Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2013PT.PTK.SMG tanggal 6 Februari 2013 jo Putusan No 56/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg tanggal 24 Oktober 2012. ”Menolak seluruh permohonan dan menyatakan pemohon PK secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” kata JPU, Dwi di hadapan ketua majelis Ari Widodo.

Sementara itu, kuasa hukum Titik, Agus Pramono menyatakan, pada permohonan PK telah menyerahkan bukti surat yang sebelumnya tak pernah dijadikan bukti. Selain itu ada juga sejumlah saksi belum pernah diajukan sebagai saksi di pengadilan tingkat pertama terkait pemalsuan data dokumen penawaran dan surat-surat. ”JLS sudah memberikan nilai manfaat yang sangat luas. Tidak ada juga aliran dana atau gratifikasi yang diberikan kepada pejabat,” kata Agus didampingi Ign Kuncoro.

Seperti diketahui, Direktur PT Kuntjup, Titik Kirnaningsih dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara, pidana denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan dan mengganti kerugian negara senilai Rp 2,5 miliar atau setara dengan hukuman pidana dua tahun penjara.

Titik dinyatakan bersalah karena telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (bj/zal/ce1)