Reklas Pelanggan PDAM Dinilai Tak Tepat

393

UNGARAN-Pendataan reklas atau kenaikan kelas pelanggan PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang ditentang oleh anggota DPRD Kabupaten Semarang. Pasalnya, reklas tersebut dinilai memberatkan pelanggan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong mengeluhkan masalah reklas tersebut. Sebab sebelumnya ada petugas survei datang ke rumahnya untuk mendata reklas di rumahnya dari kelas menengah menjadi mewah. Reklas tersebut tentunya akan berimbas pada kenaikan tarif air.

“Akan menjadi permasalahan ketika kenaikan kelas dan tarif diukur meter persegi, sementara ada warga yang rumahnya di atas 120 meter persegi tapi bukan orang kaya. Lalu apakah tarifnya harus pakai tarif rumah mewah?” kata The Hok.

The Hok meminta PDAM tidak menjadikan air sebagai komoditas yang dipermainkan. Karena air menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Air itu menurut The Hok public good, bukan consumer good, sehingga tidak pantas untuk dipermainkan.

“Jadi sudah semestinya Pemkab melalui PDAM wajib melayani. Karena air itu sudah menjadi kebutuhan hajat hidup masyarakat luas. Kecuali air digunakan untuk bisnis, hotel, warung makan dan kolam renang,” kata The Hok Hiong.

Terkait, Perda No 5 Tahun 2006 yang dijadikan dasar reklas menurut The Hok perlu diubah bila memang saat ini tidak tepat.
Hal itu ditanggapi Direktur PDAM Kabupaten Semarang, Muh Agung Subagyono. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang melakukan survei pendataan pelanggan untuk pemutakhiran data. “Sudah lama kami tidak update data pelanggan. Update data itu juga telah diamanatkan Perda,” kata Agung, Rabu (3/6) kemarin.

Ditambahkan Kasubag Humas PDAM Kabupaten Semarang, Wicaksono Suwandi bahwa di dalam Perda ada klasifikasi pelanggaan, sosial, rumah tangga, instansi pemerintah dan industri. Struktur tarif PDAM juga telah diatur dalam Perbup Nomor 56 Tahun 2011.
“Pelanggan rumah tangga dari kategori sederhana, semi menengah, menengah dan mewah. Kalau bangunan rumah pelanggan tidak ada perluasan tentu tidak ada reklas,” ungkapnya.

Menurut Wicaksono adanya program reklas itu banyak menerima keluhan. Sehingga PDAM akan mengajukan perubahan Perda yang menjadi dasar melakukan reklas. (tyo/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.