Jengkel Prestasi Jarang Diberitakan

335
SINDIR MEDIA : Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad saat memberikan paparan pada Pembukaan Sosialisasi Informasi Publik, kemarin. (Hanafi/jawa pos radar semarang)
SINDIR MEDIA : Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad saat memberikan paparan pada Pembukaan Sosialisasi Informasi Publik, kemarin. (Hanafi/jawa pos radar semarang)

PEKALONGAN – Merasa jarang diberitakan atas prestasi Pemkot Pekalongan yang dipimpinnya selama ini, Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad menyindir media hanya menulis yang bayar saja. Hal tersebut terungkap saat pembukaan acara sosialisasi Informasi Publik yang digelar oleh oleh Dihubkominfo Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi Provinsi Jateng di ruang Jatayu Balaikota Pekalongan, Kamis (4/6).

Dalam sambutannya kepada seluruh pengurus Komisi Informasi dan peserta seminar, Basyir menceritakan betapa Kota Pekalongan memiliki banyak prestasi yang cukup prestisius. “Kota kita memiliki banyak prestasi yang bagus. Bahkan terakhir kita dapat penghargaan Kota Kreatif tuna, bahkan satu-satunya di Asia Tenggara,” ucapnya. “Tapi berbagai prestasi tersebut jarang dipublikasikan, karena media hanya menulis yang bayar saja,” sindirnya.

Saat dikonfirmasi media, terkait ucapannya tersebut, Basyir berkilah hanya untuk media nasional saja. “Sindiran itu hanya untuk media nasional saja. Untuk lokal saya kira tidak,” ucapnya.

Basyir juga menjelaskan, di pemerintahannya akan dibuat sistem yang sangat terbuka, yang mana nantinya segala urusan kelurahan bisa dilakukan secara online. “Nantinya akan dibuat sistem khusus. Yang mana dari perizinan dan surat menyurat lainnya bisa dilakukan secara online,” terangnya.

Dengan tujuan pejabat tidak perlu banyak bertemu orang untuk meminimalisir KKN di pemerintahan. Sementara itu, dari perwakilan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Zainal Abidin Petir menegaskan kini dengan UU no 14, bahwa semua instansi pemerintah harus transparan.
“Kini Badan publik menurut pasal 55 UUD no 14 tahun 2008 harus berikan informasi yang terbuka dan transparan. Jika tidak ada ancaman pidana penjara 1 tahun dan denda 5 juta,” tegasnya.

Namun faktanya pemerintah dan masyarakat hingga kini belum mengerti aturan tersebut. Dicontohkan, selama ini laporan dari lembaga publik hanya berupa administratif saja. Tanpa masyarakat tahu kenyataannya seperti apa, bahkan yang efektif seperti apa tidak paham.
“Untuk itu kini semua harus lebih transparan, seperti semua SKPD harus membuat web resmi. Sehingga segala kegiatan bisa terpantau dengan mudah dan cepat,” jelasnya. (han/ric)