Lahan Sempadan Sungai Afour Jadi Sengketa

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

MEDIASI: Kepala Balai PSDA Lusi Juwana di Kudus, Ir Noviyanto (kiri) didampingi Kapolsek Gajah AKP Arifin dan Danramil Gajah Kapten Inf Edy Suwarno dalam mediasi pengguna lahan sungai Afour C72 di Balai Deas Gedangalas, Kecamatan Gajah, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MEDIASI: Kepala Balai PSDA Lusi Juwana di Kudus, Ir Noviyanto (kiri) didampingi Kapolsek Gajah AKP Arifin dan Danramil Gajah Kapten Inf Edy Suwarno dalam mediasi pengguna lahan sungai Afour C72 di Balai Deas Gedangalas, Kecamatan Gajah, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK – Lahan sempadan sungai afour C72 yang berada di Desa Gedanglas, Kecamatan Gajah menjadi sengketa warga. Utamanya lahan sebelah kanan dan kiri jembatan desa. Sebelum jembatan dibongkar untuk diperbaiki, beberapa deret kios telah berdiri bertahun-tahun di tempat tersebut. Namun, karena jembatan diganti baru, kios-kios yang berdekatan dibongkar sendiri oleh pemiliknya.

Dalam perkembangannya, setelah jembatan baru berdiri lagi, dua pemilik kios lama justru kaget karena lahan tempatnya berusaha selama ini berpindah ke orang lain yang dilengkapi surat izin pemakaian tanah dari PSDA. Karena itu, dua pemilik kios, yakni Khadziq dan Mustaqirin, warga Desa Gedanglas tidak terima. Sebab, keduanya mengaku telah menempati lahan milik Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) tersebut cukup lama. “Kita sayangkan mengapa ini terjadi. Padahal, kios yang sebelumnya kita bongkar sendiri itu pada saatnya dapat kita bangun lagi setelah jembatan jadi. Tapi, tak tahunya malah ditempati orang lain,” kata Khadziq yang juga menjabat sebagai Modin Desa Gedangalas tersebut.

Khadziq heran adanya surat izin dari PSDA untuk orang yang menempati lahan tersebut. Padahal, menurut petugas PSDA sebelumnya, bagaimanapun tidak bisa diterbitkan izin karena itu adalah tanah PSDA. “Tapi, kenyataannya sekarang justru terbit izin dari PSDA,” tambahnya.

Mustaqirin, pemilik kios yang juga menjabat sebagai perangkat desa mempertanyakan soal terbitnya izin mendirikan bangunan di lahan tepi sungai C72 tersebut. “Kita ingin menanyakan mengapa ada dua pendapat yang berbeda dari PSDA. Sebelumnya, katanya tidak perlu surat izin, tapi disisi yang lain justru terbit izin boleh menempati,” tanya dia saat proses mediasi antara PSDA dengan warga pengguna lahan Afour yang berlangsung di Balai Desa Gedangalas, kemarin.

Dia berharap, haknya menempati lahan PSDA sejak awal bisa dikembalikan dan tidak diserobot orang lain yang diduga diperjualbelikan. Kepala Balai PSDA Lusi Juwana di Kudus, Noviyanto menjelaskan, jika dikembalikan ke aturan yang berlaku, semua bangunan yang didirikan disempadan sungai tidak diperbolehkan. Sebab, bisa menganggu aktifitas sungai, termasuk bila ada pengerukan atau normalisasi. Namun, dengan melihat kondisi sosial masyarakat setempat, bangunan bisa didirikan asal tidak permanen dan telah memperoleh izin dari PSDA.

“Nah, semua bangunan di Afour C72 Desa Gedangalas ini tidak ada izin. Hanya ada beberapa yang sudah mengurus izin. Adanya surat izin itu sah. Jadi, memang harus ada surat izinnya. Kalau tidak ya ditertibkan dulu. Yang jelas, tidak boleh diperjualbelikan,” katanya.

Supaya tidak terjadi konflik antar warga, maka perlu dirembuk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena PSDA dibebani untuk penarikan retribusi dan melihat peta bantaran Afour C72 tersebut kosong, maka warga yang mengajukan surat izin menempati lahan itu akhirnya direalisasikan. Setidaknya ada 5 izin yang diterbitkan PSDA diluar pemilik kios lama yang sebelumnya menempati lahan itu.
Namun, dengan terbitnya surat izin PSDA itu, Khadziq dan Mustaqirin yang telah lama menempati lahan tidak bisa menerima. Sebab, lahan yang ditempati diambil alih orang lain yang telah memiliki izin dari PSDA tersebut.

Kapolsek Gajah, AKP Arifin meminta warga agar bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik. “Jangan sampai terjadi konflik,”ingatnya didampingi Danramil Gajah Kapten Inf Edy Suwarno. (hib/fth)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -