Pengelolaan Aset Masih Jadi Catatan

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Pengelolaan aset oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah lagi-lagi mendapat sorotan yang tajam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain aset, pendapatan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum didukung database yang akurat juga menjadi perhatian khusus lembaga yang memiliki perwakilan di masing-masing provinsi tersebut.

Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2014 yang diserahkan BPK kepada Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. LHP diserahkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jateng di Gedung Berlian, Kamis (4/6). LHP diserahkan langsung oleh anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara didampingi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo.

Moermahadi menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2014, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Artinya, masih ada hal-hal yang perlu ditekankan untuk diperbaiki. ”Sebenarnya sudah baik, akan tetapi harus disempurnakan,” ungkapnya.

Adapun hal yang menjadi penekanan dalam paragraf penjelasan tersebut adalah tentang aset tanah jalan dan tanah irigasi yang bukti kepemilikannya atas nama Pemerintah Pusat yang perlu divalidasi untuk meyakini keberadaan dan hak penguasaannya. Selain itu, pemprov juga belum menetapkan kebijakan akuntansi penyusutan atas jalan dan irigasi. ”Pendapatan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2014 yang belum didukung database yang akurat menjadi penekanan berikutnya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengingatkan bahwa pemprov beserta seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jateng agar menerapkan akuntansi berbasis akrual baik penerapan sistem akuntansinya mapun penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SPA). ”Diharapkan dengan LKPD berbasis akrual ini pemerintah daerah dapat lebih komprehensif dalam menyajikan seluruh hak dan kewajiban serta kekayaannya,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan akan segera menindaklanjuti atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Menurutnya, masih ada waktu 60 hari setelah LHP tersebut diterima. ”Iya, kita sudah siapkan catatan-catatan yang akan disampaikan nanti,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi anggota legislatif. Menurutnya, catatan-catatan khusus yang diberikan oleh BPK tersebut akan dilihat apakah telah dilaksanakan belum oleh pemprov selaku pihak eksekutif. ”Memang untuk kebersamaan Jawa Tengah, kalau ada kekurangan sebaiknya langsung ditindaklanjuti. Itu saja,” tandasnya.

Seperti diketahui, LHP tersebut diketahui tidak jauh beda dengan LHP atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2013. Disebutkan, aset tanah, jalan, dan tanah irigasi yang bukti kepemilikannya atas nama pemerintah pusat masih perlu divalidasi untuk menyakini keberadaan serta hak penguasaannya. Selain itu, Pemprov Jateng juga belum menetapkan kebijakan akutansi penyusutan atas peralatan dan mesin selain alat angkutan, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset lain-lain. Sehingga sorotan terhadap pengelolaan aset ini menjadi catatan BPK tiap tahun. (fai/ric/ce1)

Berita sebelumyaRekomendasi tanpa Mahar
Berita berikutnyaDewan Akan Panggil DPPAD
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -