Pengurus Kreditur Usulkan Fee Rp 9,9 Miliar

280

KRAPYAK – Setelah majelis hakim menerima proposal perdamaian yang diajukan PT Nyonya Meneer (sekarang PT Njonja Meneer) dan telah disetujui 35 kreditur dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Problem baru tampaknya mulai akan timbul, pasalnya setelah majelis hakim membahas imbalan jasa (fee) tim pengurus kreditur, para kurator mengajukan fee yang cukup fantastis akan dibahas pada sidang hari ini, Senin (8/6).

Diketahui pihak pengurus kreditur atau kurator malah mengajukan permohonan agar pihak debitur (PT Nyonya Meneer) membayar fee terhadap pihaknya (kurator) sebesar Rp 9,9 miliar. Sementara PT Nyonya Meneer setuju di angka Rp 500 juta. Sedangkan hakim pengawas sendiri selaku penengah mengajukan imbalan atau fee pengurus senilai Rp 1 miliar berdasarkan tingkat kerumitan perkara. ”Ada usulan imbalan jasa (fee) pengurus Rp 9,9 miliar, namun hakim pengawas mengusulkan yang pantas Rp 1 miliar. Dalam sidang hari ini (Senin, 8/6) akan ditetapkan apakah homologasi disahkan atau tidak, termasuk imbalan tim pengurus apa sesuai yang diusulkan pihak-pihak atau hakim pengawas, atau ditetapkan lain,” ungkap majelis hakim yang diketuai, Dwiarso Budisantiarto.

Hakim Dwiarso mengatakan, Homologasi ini merupakan persetujuan antara debitur, PT Nyonya Meneer dengan kreditur konkuren untuk mengakhiri sengketa. Karena itu, hakim mememerintahkan kepada pengurus, debitur, dan kreditur hadir dalam sidang terakhir.
Sementara itu, Kuasa hukum PT Nyonya Meneer, Maria Ulfa mengatakan secara legalitas nominal fee 10% memang diterangkan dalam aturan. Akan tetapi, ia menjelaskan besaran imbalan dapat dibatasi berdasarkan kerumitan proses PKPU.

Terkait terlampau jauhnya jumlah imbalan antara pihak PT Nyonya Meneer dengan pengurus atau kurator, lanjut Maria, kesepakatan yang dilakukan dengan PT Nata Meridian Investara (NMI) dilakukan di luar sidang pengadilan. ”Sehingga sudah sewajarnya pengurus mendapat imbalan sesuai perhitungan kami,” sebutnya.

Setelah dicapainya kesepakatan, tergugat memberikan kepada pengurus untuk ditindak lanjuti. Oleh karena itu, dirinya berharap hakim dapat mempertimbangkan nilai yang pantas bagi imbalan pengurus PKPU dengan melihat terlebih dahulu proses yang telah dijalani. Hingga akhirnya, penetapan besaran imbalan tidak menjadi masalah bagi kasus tersebut. ”Pengurus itu kan seharusnya membantu menyelesaikan permasalahan. Ini kok terkesan menambah permasalahan baru,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Pengurus Kreditur Dedy A Prasetyo mengatakan, rencana perdamaian itu telah disepakati dalam rapat yang dipimpin Hakim Pengawas Siti Jamzanah pada.

Seperti diketahui, perusahaan jamu legendaris tersebut digugat PKPU oleh PT Nata Meridian Investara (NMI). Kedua pihak yang bersengketa semula alot dalam penentuan nominal utang piutang. Dalam perkembangannya, Nyonya Meneer dan NMI menyepakati nominal utang piutang Rp 39 miliar yang dibayarkan secara bertahap selama 36 bulan atau tiga tahun. (bj/zal/ce1)