Dua Bupati Minta Ketegasan

371

BATANG–Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo dan Bupati Pekalongan, Amat Antono, meminta kejelasan kepada Direktur Bina Teknik, Kementrian Pekerjaan Umum, Subagyo dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Infrastruktur, Muh Abduh. Terkait proyek pembangunan jalan tol Pemalang-Semarang yang digagas sejak tahun 2008, namun telah mangkrak selama 8 tahun.

“Kalau proyek jalan tol Pemalang-Semarang tidak jadi dibangun, saya sebagai Bupati Pekalongan bersama rakyat akan demo ke Jakarta. Untuk menemui Presiden agar proyek jalan tol ini segera dikerjakan,” kata Bupati Antono di ruang kerja Bupati Batang saat melakukan rapat percepatan pembangunan jalan tol Pemalang-Semarang, Senin (8/6) siang kemarin.

Menurutnya proyek jalan tol Pemalang Semarang sempat terhenti selama 8 tahun, sehingga membuat keresahan para pemilik lahan yang terkena proyek jalan tol. Karena lahan tersebut tidak bisa dibuatkan sertifikat dan tidak bisa diagunkan, bahkan dibangun pun tidak boleh. “Bupati Batang dan Bupati Pekalongan mendukung pembangunan jalan tol Pemalang-Semarang. Bahkan akan membantu percepatan pembebasan lahan,” timpal Sekda Nasikhin.

Menanggapi hal itu, kedua pejabat pemerintah pusat tersebut meminta dukungan kepada kedua kepala daerah dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk mendukung percepatan pembebasan lahan yang terkena proyek jalan tol Pemalang-Batang.

Langkah awal yang dilakukan oleh Kementrian PU adalah pembebasan lahan yang dikerjakan dengan dua tahap. Tahap pertama pembebasan lahan Pemalang-Batang sepanjang 39 kilometer dan tahap kedua Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer.

“Proyek jalan tol ini dipastikan akan direalisasikan, karena menggunakan dana APBN sebesar Rp 4 triliun. Maka pembayaran lahan secepatnya diselesaikan, kalau bisa sebelum Lebaran sudah selesai,” jelas Subagyo.

Sedangkan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Infrastruktur, Muh Abduh, menegaskan bahwa pembangunan Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 615 kilometer, termasuk di dalamnya proyek jalan tol Pemalang-Semarang, akan memiliki multi player effect yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena akan menghemat jarak tempuh. “Pembayaran lahan warga akan menggunakan jasa konsultan appraisal yang tidak merugikan rakyat. Jika semua prosedur administrasi sudah dilalui, lahan warga akan langsung dibayar, agar pekerjaan proyek selesai sebelum tahun 2018 ini,” tegas Muh Abduh.(thd/ida)