Keluarga Tuntut Hak Diberikan

334

SEMARANG – Keluarga TKI asal Grobogan, Sumiati yang tewas dibunuh majikannya di Arab Saudi dengan didampingi Lembaga Pemerhati dan Advokasi TKI mendatangi Komisi E DPRD Jateng, kemarin. Keluarga ingin meminta bantuan, agar hak Sumiati diberikan. Sebab, selama ini pemerintah terkesan tutup mata dan tidak memperhatikan keluarga Sumiati.

Orang tua Sumiati, Maryono Wirodirjo mengatakan, anaknya tewas dibunuh majikannya bernama Sofiah di Arab Saudi 11 Februari 2010 lalu. Pasca dibunuh, keluarga korban sama sekali tidak mendapatkan hak-hak yang mestinya diterima Sumiati. ”Kami sudah meminta bantuan dari Disnakertransduk Jateng dan pemerintah, ternyata tidak banyak membantu,” katanya, kemarin.

Maryono merinci ada sejumlah hak Sumiati yang belum dipenuhi. Mulai dari uang gaji selama 54 bulan sebesar 32.400 riyal; uang asuransi 5.000 USD serta deposito Rp 500 juta. Hak itu kian tidak jelas mengingat perusahaan jasa pengirim Sumiati, PT Amri Margatama sudah dibekukan izin operasionalnya. ”Saya hanya ingin hak-hak anak saya Sumiati diberikan. Itu saja,” tambahnya.

Ketua Lembaga Pemerhati dan Advokasi TKI Jateng, Harso Mulyono mengatakan, banyak kasus TKI Jateng yang tidak diselesikan. Selain Sumiati ada TKI asal Demak yang tidak ada kabar sejak pergi ke Arab Saudi sejak 2001 silam. ”Kami minta pemerintah lebih aktif dalam menyikapi masalah TKI Jateng. karena banyak yang bermasalah termasuk jasa penyalur yang ilegal,” katanya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Sri Marnyuni mengatakan, bakal membantu advokasi dan memfasilitasi keluarga korban. Hak korban yang sudah melekat itu, harus segera diberikan secepatnya, karena sudah bertahun-tahun tidak ada kejelasan. ”Kami akan menginstruksikan Disnakertrasnduk Jateng untuk menindaklanjuti persoalan ini,” katanya.

Sri Marnyuni meminta pemerintah bersikap bijak dan meningkatkan diplomasi kepada sejumlah negara yang menjadi tujuan TKI. Sebab, selama ini banyak TKI bermasalah, yang kemudian berujung hukuman mati. ”Sekarang saja ada tujuh TKI Jateng yang menunggu eksekusi mati. Mestinya pemerintah harus ada terobosan agar hukuman itu bisa dihindarkan,” tambahnya.

Dewan memendesak pemerintah memfasilitasi agar gaji, asuransi serta deposit korban sebagai TKI harus segera diberikan. Ini sangat penting, karena korban masih memiliki keluarga dan memang itu haknya. ”Jangan sampai kejadian ini terus berlarut-larut, kasihan TKI sudah menjadi pahlawan devisa, ternyata haknya justru diabaikan,” tambah Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Hasan Asyarie. (fth/ric/ce1)