Pemkot Polisikan Penurun Bendera

400

PEKALONGAN-Penurunan bendera bergambar logo Kota Pekalongan oleh sekelompok orang saat melakukan aksi demonstrasi beberapa hari lalu, dipastikan berbuntut panjang. Pemkot Pekalongan melaporkan sekelompok orang tersebut ke Satreskrim Kota Pekalongan, Senin (8/6) kemarin.

Pelaporan tersebut dilakukan oleh pengacara Pemkot Pekalongan, Arif NS didampingi Kepala Satpol PP Kota Pekalongan dan Asisten Bagian Hukum Pemkot Pekalongan. Menurut Arif NS, pihaknya resmi mengadukan perbuatan sekelompok orang yang melakukan tindak pidana penghinaan di muka umum terhadap penguasa khususnya Pemkot Pekalongan. Yakni, perbuatan menurunkan simbol kehormatan Pemkot Pekalongan dalam hal ini berupa logo Kota Pekalongan tanpa izin, yang kemudian dinjak-injak serta dihilangkan.

“Jadi dalam hal ini, kami melaporkan dengan pasal 207 jo pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 5 bulan serta pasal 170 dengan hukuman 5 tahun penjara,” jelas Arif.

Ditambahkan Arif, pihaknya melaporkan lebih dari 5 pelaku. Namun bertambah atau tidaknya, tergantung dari pengembangan penyelidikan Polres Pekalongan Kota. Ada barang bukti berupa foto, video serta saksi mata dalam kejadian tersebut.

“Kami menghormati asas praduga tak bersalah, sehingga belum berani mengungkapkan pelaku secara detail kepada pihak manapun kecuali Polres. Namun salah satunya berinisal IS. Nantinya setelah semua berkas lengkap akan kami buka semua,” jelasnya.

Semetara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Luthfie Sulistiawan melalui Kasatreskrim Kota Pekalongan AKP Budi menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima pengaduan tersebut. “Pengaduan ini akan kami lengkapi dengan bukti dan petunjuk yang disampaikan oleh pengacaranya. Terutama bukti-bukti foto, video dan bukti pendukung lainnya. Intinya pihak Polres siap menerima laporan tersebut dan segera akan ditindaklanjuti dan diklarifikasi.

Sementara itu, Nur Hadi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan yang menerima kehadiran para demonstran, tidak kaget menanggapi pelaporan tersebut. “Silahkan saja itu hak dari Wali Kota Pekalongan untuk melaporkan. Kami akan ikuti saja proses tersebut,” kata Nurhadi ketika ditemui di ruang Komisi A Gedung DPRD Kota Pekalongan, Senin (8/6) kemarin.

Nurhadi menjelaskan, pihaknya melakukan aksi penurunan bendera logo tersebut dalam rangka darurat. Jika tidak dilakukan, dikhawatirkan terjadi gesekan antara para pendemo dengan pihak keamanan.

“Apakah kita akan membiarkan seperti itu (gesekan, red), justru yang kita lakukan agar semuanya berjalan damai. Itu saja alasanya. Yang penting tugas dilaksanakan, kami tugasnya menerima aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya secara kelembagaan, lanjut dia, memang sudah menjadi keputusan kolegial yang harus didukung. Akan tetapi secara pribadi, pihaknya menolak ditetapkannya logo dan penggabungan kelurahan. Karena dilakukan tidak melalui voting, hingga Perda tersebut akhirnya bisa lolos.

“Dulu saya terang-terangan menolak, masih saja bisa lolos. Yang namanya demokrasi, itukan bukan yang benar yang menang, akan tetapi yang banyak yang menang,” ungkapnya.

Terkait adanya pemanggilan Dewan Kehormatan DPRD, Nurhadi menyatakan tidak masalah. “Memang harus ada hal yang luar biasa untuk bisa digulirkan wacana pemanggilan tersebut,” katanya. (han/ida)