Dorong Jateng Bentuk Ombudsman Media

430
WORKSHOP: Rohman Budijanta, anggota Ombudsman Jawa Pos (batik putih) dan anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetya (paling kanan) dalam Workshop Membangun Sistem Dialog Publik di Media Massa melalui Pembentukan Ombudsman yang dilaksanakan oleh AJI di Simpang Lima Residance, Selasa (9/6) kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
WORKSHOP: Rohman Budijanta, anggota Ombudsman Jawa Pos (batik putih) dan anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetya (paling kanan) dalam Workshop Membangun Sistem Dialog Publik di Media Massa melalui Pembentukan Ombudsman yang dilaksanakan oleh AJI di Simpang Lima Residance, Selasa (9/6) kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SIMPANG LIMA – Dialog antara publik dengan media massa, perlu dibangun di Jawa Tengah. Yakni dengan membentuk ombudsman media yang berperan mendengarkan keluhan maupun usulan dari pembaca, membantu membangun kredibilitas surat kabar dan membantu mempromosikan loyalitas para pembaca.

Kebutuhan adanya ombudsman tersebut terungkap dalam Workshop Membangun Sistem Dialog Publik di Media Massa melalui Pembentukan Ombudsman yang dilaksanakan oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) di Simpanglima Residance, Selasa (9/6) kemarin.

Wacana pembentukan ombudsmen media tersebut, diusulkan agar dimotori oleh tiga lembaga pers resmi, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). ”Ide pembentukan lembaga ombudsmen tersebut akan lebih kami mantapkan lagi setelah berembuk dengan 3 lembaga pers yang ada. Sebagaimana yang mencuat dalam acara workshop di Aula Simang Lima Residance,” kata Ketua AJI Semarang, M. Rofiuddin, Selasa (9/6) kemarin.

Menurutnya, ombudsman berperan memfasilitasi publik dalam praktik-praktik jurnalis. ”Nanti kami akan bertemu dengan AJI, PWI, ITJI dan para Pimpinan Redaksi (Pimred) yang ada. Jadi kami akan buat lebih melebar dan menjadi lebih produktif. Dengan harapan, permasalahan pers akan berada pada jalurnya,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetya mengungkapkan bahwa saat ini respons pejabat publik terhadap kinerja pers terjadi penurunan ketidakpuasan dengan melihat pengajuan keberatan secara langsung oleh pejabat publik ke Dewan Pers.

”Akan tetapi, kekerasan terhadap wartawan masih banyak terjadi. Lantaran kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang seimbang antara wartawan dan masyarakat dalam menjalin komunikasi,” sebut pria yang akrab disapa Stanley dalam paparan materinya yang berjudul Menggagas Ombudsman Media sebagai Model Penyelesaian Sengketa Pers.

Salah satu pendiri AJI ini menegaskan ada perbedaan antara tugas ombudsman media dengan Dewan Pers. Ombudsman bertugas mendengarkan keluhan maupun usulan dari pembaca, membantu membangun kredibilitas surat kabarnya dan membantu mempromosikan loyalitas para pembaca. Sedangkan fungsi dewan pers adalah menjaga kebebasan pers, mendata perusahaan pers, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers dan menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.

Sedangkan Rohman Budijanta, salah satu narasumber dari anggota Ombudsman Jawa Pos mengungkapkan bahwa media adalah lembaga yang suka mengkritik, karena itu harus mau dikritik. ”Karena itulah, Jawa Pos mengundang kritik dengan membentuk Dewan Pembaca pada tahun 1992. Tujuannya mengetahui bagaimana respons masyarakat atas kebijakan pemberitaan sekaligus meminta kritik dan koreksi,” kata mantan Pemimpin Redaksi (Pemred) Jawa Pos ini.

Senior Editor media Jawa Pos tersebut menyebutkan cikal bakal pembentukan Ombudsman Jawa Pos tersebut adalah adanya Dewan Pembaca yang terdiri atas perwakilan kelompok masyarakat, seperti dokter, pengusaha, pendidik, ibu rumah tangga, pegawai negeri, pedagang kecil, dan karyawan.

”Para anggota Dewan Pembaca ini rutin bertemu untuk membahas isi pemberitaan secara umum dalam periode tertentu. Redaksi hadir ketika para anggota Dewan Pembaca membahas isi koran dan wajib melaksanakan rekomendasinya. Rapat berikut isi rekomendasi Dewan Pembaca ini dimuat di koran,” ujar Rohman dalam paparan materinya berjudul Martabat Media dan Ombudsman.

Rohman menerangkan Dewan Pembaca ini bekerja secara sukarela dan tak dibayar oleh Jawa Pos. ”Selanjutnya anak perusahaan Jawa Pos, koran Rakyat Merdeka, mengikuti membentuk Dewan Pembaca pada tahun 2004,” ungkap Rohman.

Dari Dewan Pembaca, kata Rohman, akhirnya bermetamorfosis menjadi Ombudsman Jawa Pos. Tugasnya melakukan sosialisasi pemahaman rambu-rambu kebebasan pers dan fungsi pers kepada internal maupun eksternal Jawa Pos maupun Jawa Pos Group. Terutama pemahaman tentang hak jawab dan hak koreksi. ”Selain itu, menghadiri mediasi dengan Dewan Pers atau lembaga lain dalam kasus pengaduan dari masyarakat. Serta memastikan redaksi mematuhi rekomendasi Dewan Pers sebagai penyelesaian pengaduan,” sebutnya. (bj/ida/ce1)