Wali Kota Hendi Diperiksa Kejati 9 Jam

764
PENUHI PANGGILAN: Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi (Hendi) saat akan diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENUHI PANGGILAN: Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi (Hendi) saat akan diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PLEBURAN – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi atau yang intim disapa Hendi akhirnya menghadiri panggilan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng untuk dimintai keterangan. Terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kolam retensi di Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Semarang, Rabu (10/6) kemarin.

Hendi yang dikawal dua ajudannya, datang dengan mengendara mobil Luxury 20.V warna putih dengan nopol H 7215 ZA, sekitar pukul 08.00 lebih. Hendi datang dengan mengenakan kemeja batik merah. Hendi terlihat santai memasuki ruang Kejati Jateng. Ia langsung menghampiri ruang jaga piket, terlebih dahulu mengisi buku tamu yang diarahkan dua petugas piket Kejati Jateng, Irsano dan Avesita. Namun pada bagian kolom keperluan, Hendi semula menuliskan sedikit kata, namun akhirnya dicoret sehingga kosong tanpa terisi. Meski begitu, pada kolom lain, Hendi mengisi tanggal 10 Juni 2015, nama Hendrar Prihadi, alamat Semarang, bertemu Pidsus dan membubuhkan tanda tangan.

Hendi sendiri lebih banyak diam tanpa memberikan komentar ketika wartawan yang mengambil gambarnya. Bahkan, tidak marah sedikitpun atas pengambilan foto dirinya. Justru memberikan senyum, saat hendak meninggalkan wartawan untuk memasuki ruang Pidsus Kejati Jateng.

Hendi diperiksa mulai pukul 08.45 hingga 17.46. Usai diperiksa, Hendi baru memberikan sedikit pernyataan kepada wartawan. Bahwa dirinya telah diperiksa dengan 32 pertanyaan. ”Saya lapar. Nanti sama pernyidik saja ya. Ada yang mau ikut makan gak,” kata Hendi ramah.

Sementara itu, Kepala Kejati Jateng, Hartadi, SH MH mengatakan bahwa Hendi dipanggil atas kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek kolam retensi. ”Kapasitasnya beliau selaku Wali Kota Semarang. Dalam kasus tersebut, dipanggil sebagai saksi,” ujarnya.
Hartadi juga menyatakan bahwa kasus tersebut masih proses pemeriksaan, sehingga belum mengetahui hasilnya. ”Kami menunggu perkembangan saja, ini panggilan pertama beliau (Hendi, Red) sebagai saksi, beliau juga langsung datang,” sebutnya.

Sementara itu, ketika ditanya Jawa Pos Radar Semarang apakah mungkin statusnya akan dinaikkan menjadi tersangka, Hartadi enggan memberikan tanggapan lebih. Ia hanya mengatakan jangan mengada-ada. ”Kami mengikuti saja proses penyelidikannya, jangan mengada-ada dulu. Yang pasti proyek pembangunan kolam retensi tersebut ada penyimpangan. Soal apa dan bagaimana penyimpangannya, biar yang jawab wali kota (Hendi, Red),” elaknya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jateng, Eko Suwarni menambahkan bahwa Hendi yang dipanggil atas kapasitasnya sebagai saksi, sangat kooperatif ketika dimintai keterangan untuk membantu penyidikan. ”Kapasitasnya sebagai saksi, dia (Hendi, Red) membantu penyidik dengan kasus tersebut. Diperiksa seputar kasus kolam retensi,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto menduga bahwa Hendi mengetahui betul kasus dugaan korupsi tersebut. Ia juga menilai bahwa Hendi layak diperiksa dalam kasus tersebut.

”Saya merasa bahwa dalam kasus korupsi proyek dengan nilai miliaran itu, ada keterlibatan kepala daerah. Meski hanya sekadar mengawasi dan melakukan cek terhadap pekerjaan. Mungkin keterlibatannya pada saat lelang. Sudah rahasia umum, diduga dalam setiap tender, kepala daerah mendapat fee di awal atau di akhir lelang,” katanya.

Menurutnya, Hendi bisa saja menjadi tersangka, apabila dugaan penerimaan gratifikasi masuk ke dalam dirinya. ”Yang jelas ini uang negara sudah banyak dibuang. Saya merasa bahwa sejak awal, proyek ini sudah bermasalah. Kita lihat sekarang, hasilnya nggak jelas, apakah sudah selesai atau belum,” sebutnya.

Seperti diketahui, selain kolam Retensi Muktiharjo, Pemkot Semarang semula merencanakan pembangunan embung untuk mengatasi banjir di tiga tempat lain. Yakni di Tlogosari seluas 2,6 hektare, Bugen 1,5 hektare dan Kalicari luasnya mencapai 0,47 hektare, dan Muktiharjo Kidul 8 hektare.

”Dari empat kolam retensi itu, di Muktiharjo Kidul yang berskala besar. Seluruh biaya pembangunan kolam retensi itu sebesar Rp 35 miliar dialokasikan pada APBD 2014,” katanya.

Kasus dugaan korupsi proyek kolam retensi, sebelumnya juga dibidik Kejati Jateng pada tahun 2010 lalu atas aliran dana ganti rugi dalam pengadaan lahan proyek kolam retensi di Kelurahan Panggung Lor, Semarang Utara. Namun Kejati kemudian menghentikan penyelidikannya dengan alasan tak menemukan bukti adanya korupsi. Pembayaran ganti rugi dikatakan belum final.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dan pemerintahan dari Undip Semarang M. Yulianto, kedatangan sosok Hendi sebagai pimpinan sangat berdampak positif dan gentleman.

”Hendi bersikap gentle dengan bersedia diperiksa. Hendi juga mendorong masalah hukum anak buahnya segera selesai secara tuntas. Masyarakat akan menilai ia kesatria, karena mau memberikan keterangan bagi anak buahnya yang sedang terkena kasus hukum. Dampak negatifnya, masyarakat menilai kepemimpinan Hendi tidak mampu menjaga birokrasi yang bersih dari kasus hukum, khususnya korupsi,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (10/6) kemarin.

Menurutnya, sebagai pucuk pimpinan birokrasi dan penanggung jawab pembangunan, Hendi ikut bertanggung jawab. Sebab SKPD hanya sebagai teknis pelaksana kegiatan. Selain itu, pengawasan dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak maksimal.

”Selama ini yang mengawasi program-program dan kebijakan pemkot lebih banyak media, LSM, pengamat, dan ormas. Sementara, wali kota tidak bisa secara menyeluruh mengawasi kegiatan SKPD. Sehingga dewan yang harus lebih kuat menjalankan fungsinya melakukan kontrol atau pengawasan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan pengawasan kegiatan pemkot secara maksimal. ”Kami prihatin dengan hal ini, khawatirnya pembangunan akan telantar sehingga masyarakat dirugikan,” pungkasnya. (bj/mha/ida/ce1)