Saksi dari Dinas Segera Diperiksa

354

MUGASSARI — Pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kolam retensi di Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Semarang, dipastikan tak akan berhenti pada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menjadwalkan akan memeriksa saksi lain dari jajaran Pemkot Semarang. Namun sejauh ini, kejati belum akan menetapkan tersangka baru.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jateng, Eko Suwarni, mengatakan, pemeriksaan terhadap Hendi –sapaan wali kota— dirasa sudah cukup. Ia mengatakan, Rabu (10/6) lalu, pertanyaan yang diajukan kepada Hendi sudah full, yakni mencapai 32 pertanyaan. ”Jadi, semua telah dipadatkan langsung satu hari. Mungkin pertanyaannya sudah cukup, ke depan tidak akan dipanggil lagi,” katanya.

Eko menilai, di tengah padatnya jadwal kerja sebagai wali kota, Hendi kooperatif dalam memberikan kesaksian. ”Hendi bagus dan kooperatif saat memberi kesaksian,” pujinya.

Ditanya soal kemungkinan ada tersangka lainnya, Eko enggan menyebutkan. Ia hanya mengaku masih ada saksi lain yang akan dipanggil atas kasus tersebut. ”Jangan berandai-andai dulu, kita ikuti saja perkembangan penyidikannya. Untuk saksi, masih banyak yang akan dipanggil baik dinas maupun pelaksana proyek,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng, Eko Haryanto menilai, Hendi memiliki peran yang cukup besar dalam dugaan kasus dugaan korupsi kolam retensi Muktiharjo Kidul. Terbukti, ia sampai diperiksa selama 9 jam lebih oleh penyidik Kejati Jateng.

Eko mengatakan, kesalahan fatal Hendi adalah pada saat memberikan kebijakan supaya Dinas PSDA-ESDM melakukan pembayaran 100 persen. Padahal, lanjut Eko, proses pengerjaan proyek tersebut baru sekitar 70 persen. Namun, paparnya, Hendi memberikan kebijakan untuk menerima pekerjaan kontraktor dengan progres 97 persen, dan membayar 100 persen.

”Melihat dari peristiwa kemarin, kenapa Hendi sampai diperiksa hingga 9 jam, itu kemungkinan karena dia memegang peranan penting dalam proses pembayaran itu. Dan itu adalah kesalahan fatal. Itu musti dipertanyakan, kenapa dia (Hendi) sampai memberi kebijakan tersebut,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (11/6).

Seperti diketahui, kasus ini bermula ketika pihak kontraktor mendapat beberapa masalah, seperti proses pengerjaan yang baru berjalan sekitar 70 persen, waktu pengerjaan yang molor, persoalan dana, dan lain sebagainya, yang tidak bisa diselesaikan secara internal.
Kemudian pihak kontraktor mencoba berkonsultasi dengan Kepala Dinas PSDA-ESDM, Nugroho Joko P selaku pengguna anggaran (PA). Joko kemudian berinisiatif menemui wali kota untuk mencari solusi, kemudian diadakan pertemuan antara wali kota, Dinas PSDA-ESDM, dan kontraktor terkait pada 29 Desember 2014.

Dari pertemuan tersebut diperoleh kebijakan wali kota supaya Dinas PSDA-ESDM menerima pengerjaan kontraktor dengan progres fisik 90 persen, dan kontraktor tidak diputus kontrak. Setelah disepakati, hal tersebut ditindaklanjuti dengan proses pembayaran 100 persen dengan dasar addendum yang seolah-olah ada pengecekan fisik di lapangan supaya pekerjaan tersebut diterima dengan progres 97 persen.

Dalam kasus ini, Kejati Jateng sudah menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas Pengembangan Sumber Daya Alam-Energi Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM) Kota Semarang, Nugroho Joko Purwanto; RH (Rosyid Husodo), Kepala Bidang Sumber Daya Air Energi dan Geologi pada Dinas PSDA-ESDM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom); IR (Imron Rosyadi) selaku konsultan pengawas; HU (Handawati Utomo) selaku Direktur PT Harmonny Internasional Technonoly dan TBP (Tri Budi Joko Purwanto) selaku Komisaris PT Harmony Internasional Technology.

Hambat Pembangunan
Sementara itu, kasus dugaan korupsi kolam retensi Muktiharjo Kidul ini diyakini berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang. Dipastikan proses pembangunan akan terhambat.

”Dampaknya para pejabat birokrasi yang memiliki otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran akan takut untuk menjalankan pembangunan. Itu yang akan menjadikan pembangunan stagnan atau tidak bisa berjalan dengan cepat,” kata pengamat politik dan pemerintahan Undip Semarang, M. Yulianto, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (11/6).

Menurutnya, sebagai pucuk pimpinan birokrasi, wali kota harus ikut bertanggung jawab dan mendorong pejabat di bawahnya yang punya otoritas pengguna anggaran agar berani mengambil langkah dan sikap untuk menjalankan pembangunan. Hal ini dilakukan supaya proses pembangunan tetap bisa berjalan sesuai rencana.

”Ya, tentu dengan dasar supaya jalannya pembangunan tetap bersih, bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan tidak menyalahgunakan anggaran,” ujarnya.
Menanggapi langkah wali kota untuk menonaktifkan pejabat yang terjerat hukum, pihaknya mengatakan hal itu bisa dilakukan jika sudah ada putusan inkrah dari pengadilan. Kalau masih dalam proses pengadilan adas praduga tak bersalah harus dikedepankan. ”Cuman risikonya, memang pejabat yang punya otoritas sebagai pengguna anggaran tidak berani,’’ jelasnya.

Terpisah, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Nunung Sriyanto, mengaku telah berkali-kali memberi masukan kepada pemkot agar memperhatikan progres pekerjaan proyek yang sedang dilakukan. Pada pembangunan kolam retensi Muktiharjo Kidul, lebih dari dua kali pihaknya melakukan sidak di lapangan bersama dinas terkait agar proses pembangunan selesai sesuai jadwal. ”Setiap komisi yang membidangi masing-masing tak bosan-bosan memberikan masukan kepada pemkot. Untuk kolam retensi, sejak awal saya sudah mewanti-wanti agar tidak molor karena proyek ini besar anggarannya,” katanya. (bj/mha/aro/ce1)