BK Didesak Cermati Ijazah Dewan

331

SEMARANG – Dugaan adanya ijazah palsu yang beredar di kalangan anggota legislatif Kota Semarang mendorong beberapa anggota dewan mendesak dilakukannya penyelidikan oleh aparat terkait. Seperti halnya dengan apa yang dikatakan oleh anggota Komisi B Ari Purbono. Dia mendukung jika akan dilakukan pengusutan dan pemeriksaan terkait dengan ijazah palsu.

”Kita mendukung sikap dari pemerintah. Sehingga, nantinya siapa pun bisa mengamati integritas seseorang. Saya sepakat sebutan ’embel-embel’ di belakang nama itu, nantinya bukan untuk pamer-pameran. Tetap itu sebetulnya menjadi amanah berat dari siapapun dan kita (dewan) mendukung langkah yang Dikti lakukan itu. sehingga mereka (pengguna ijazah palsu) bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini,” ujar Ari.

Terkait dugaan adanya beberapa anggota dewan Kota Semarang yang menggunakan ijazah palsu, Ari juga mendorong dilakukan pengusutan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Semarang.

”Saya sebagai wakil rakyat mendorong untuk dilakukan pengusutan, selain itu kontrol dari masyarakat tentang embel-embel yang disematkan di dewan ini juga nantinya ada. Lebih baik di uji publik saja. Saya mendorongnya justru dari BK DPRD agar memastikan lagi apakah ijazah yang dimiliki oleh dewan itu palsu atau tidak,” terang Ari.

Ari mengatakan, ketika dilakukan verifikasi calon saat pemilihan legislatif (pileg) kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang sudah melakukannya. Bagi calon yang mendaftar harus menyertakan ijazah asli dan legalisir. ”Sekarang cukup mudah untuk menelusuri anggota dewan itu dari alumni mana. Justru ini menjadi uji publik dan integritas bagi DPRD Kota Semarang. Selain itu, jangan DPRD saja yang diselidiki, namun eksekutif juga harus diperiksa. Sehingga semua jelas,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi B, Agung Priyambodo menilai persoalan ijazah palsu memang sangat sensitif. Sehingga ia tidak berani berkomentar banyak ketika ditanya isu yang merebak terkait penggunaan ijazah abal-abal di kalangan legislatif Kota Semarang.

”Saya belum berani menyikapi itu, karena sampai saat ini belum ada aduan dari masyarakat. Karena saya beranggapan semua yang masuk di sini sudah terverifikasi dahulu dari partainya masing-masing dan KPU. Saya pribadi sampai saat ini juga tidak pernah ditawari untuk membeli ijazah. Ijazah yang saya miliki juga dari jerih payah saya dalam mengenyam proses pendidikan,” kata anggota legislatif dari Fraksi Golkar ini. (ewb/ric/ce1)