DPRD Protes Keras ke Ganjar

277

SEMARANG – Hubungan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan DPRD Jateng semakin memanas. Perseteruan unsur eksekutif-legislatif tersebut bahkan semakin terbuka. Dalam rapat paripurna Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014, Senin (15/6), dewan melontarkan protes resmi kepada Ganjar atas buruknya pola komunikasi yang dibangun.

Dewan meradang akibat statemen Ganjar yang tampil di acara Mata Najwa Metro TV 10 Juni lalu. Di acara itu, Ganjar menyebut legislatif kerap mempermainkan anggaran. Protes keras di antaranya dilontarkan Fraksi Partai Gerindra. Anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro yang membacakan pandangan umum menekankan pentingnya kerja sama dan komunikasi yang baik dan saling menghargai antara eksekutif dan legislatif. Yaitu sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ”Kami mendukung upaya transparansi dalam pengelolaan anggaran yang muaranya untuk menghindari adanya KKN. Namun hendaknya semua mengedepankan pola komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Dia menambahkan jangan sampai ada segelintir oknum yang oleh gubernur ditengarai melakukan tindakan tak terpuji, namun seluruh anggota dewan terkena imbasnya. ”Apalagi anggota DPRD Jateng periode 2014-2019 hampir 65 persen di antaranya adalah wajah baru. Tentu tidak bijaksana jika kemudian semuanya di-gebyah uyah,” katanya dalam rapat paripurna yang tidak dihadiri Ganjar tersebut.
Dia juga meminta program e-budgeting lewat Rembuganjateng.com tidak hanya memberi harapan palsu, karena angka yang muncul cukup fantastis dan tidak seusai kemampuan anggaran pemprov.

Dia mengatakan DPRD sesuai Pasal 96 UU No 23 Tahun 2014 memiliki fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. Maka jangan sampai fungsi pengawasan tersebut terbalik, justru gubernur lah yang mengawasi DPRD.

Juru bicara Partai Golkar Sisi Mawardi menambahkan pola kemitraan Gubernur dengan DPRD harus saling mengisi dan saling mendukung atau dalam istilahnya ”Loro-loroning atunggal”. ”Kami mendorong agar eksekutif dan legislatif memerankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada, terutama dalam fungsi anggaran, yakni legislatif sebagai pemegang budgeting dan eksekutif sebagai pengguna anggaran,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyatakan pihaknya tidak melarang gubernur menyosialisasikan program pembangunan melalui media nasional. Namun dalam sosialisasi tersebut hendaknya tidak menyinggung peran dan fungsi legislatif secara subjektif. ”Sikap ini menimbulkan disharmonisasi. Protes yang disampaikan tadi merupakan sikap resmi dewan dan kami menunggu jawaban gubernur pada paripurna 19 Juni nanti,” ujar Sukirman yang kemarin memimpin rapat paripurna.

Sementara itu, Plt Sekda Jateng Djoko Sutrisno yang mewakili gubernur menghadiri paripurna menyatakan akan menyampaikan sikap tersebut kepada Ganjar. ”Saya tidak begitu mengikuti acaranya (Mata Najwa), tapi tentu ini akan saya sampaikan ke gubernur,” ucapnya singkat. (ric/ce1)