Minta Dana Bondo Deso

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

DILANTIK: Bupati Dachirin Said mengukuhkan kepengurusan Paguyuban BPD se-Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DILANTIK: Bupati Dachirin Said mengukuhkan kepengurusan Paguyuban BPD se-Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK – Bupati Demak Dachirin Said mengukuhkan kepengurusan Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pendopo Kabupaten, kemarin. Bupati mengatakan, BPD merupakan perwujudan demokrasi di level desa. Karena itu, BPD harus bisa menunjukkan kinerjanya dalam mendukung pemerintahan desa agar pembangunan di desa berjalan lebih baik “Koordinasi antar elemen di desa harus diperkuat,” katanya, kemarin.

Bupati menegaskan, fasilitas bagi BPD dalam menunjang kinerja tetap akan dipikirkan pemerintah daerah. Meski begitu, para pengurus diminta untuk bekerja maksimal dan professional. “Tapi, tunjukkan dulu kinerja dalam membangun desa ini,” tambahnya.

Ketua Paguyuban BPD Demak, Fatkhul Muin mengatakan, setidaknya ada lima tuntutan yang diusulkan ke Pemkab Demak. Intinya, terkait dengan besaran operasional BPD. Yaitu, BPD minta adanya dana operasional dari lelangan bondo desa antara Rp 15 juta hingga Rp 30 juta. “Jika desa tidak punya bondo deso maka BPD tetap dapat dana operasional Rp 25 juta,”katanya.

Selebihnya, BPD juga minta tunjangan minimal Rp 25 juta atau APBD Desa. Selain itu, minta kendaraan operasional yang layak dari ADD sebesar 70 persen, asuransi kesehatan 30 persen APBD Desa, dan dana purna tugas dari APBDes 30 persen. “Ini untuk memperlancar tugas BPD. Kalau kades saja dapat motor Vario, tentu BPD juga harus dapat,” tambahnya.

Kabag Pemerintaha Umum Setda Demak, Edy Suntoro menuturkan, paguyuban BPD tersebut diperlukan supaya dapat saling berkomunikasi dalam satu wadah yang sama. “Ini juga supaya pembangunan di desa lebih lancar,” katanya. (hib/fth)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -