Emosi Muhidin Meluap usai Sidang

545
BANTUAN RUMAH TANGGA: Muhidin, mantan Kepala Desa Kalirejo usai jalani sidang atas kasus dugaan korupsi bantuan rumah tangga layak huni senilai Rp 800 juta. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BANTUAN RUMAH TANGGA: Muhidin, mantan Kepala Desa Kalirejo usai jalani sidang atas kasus dugaan korupsi bantuan rumah tangga layak huni senilai Rp 800 juta. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis pidana terhadap Muhidin, mantan Kepala Desa Kalirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, selama 3 tahun penjara serta denda sebesar Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan atas kasus dugaan korupsi bantuan rumah tangga layak huni senilai Rp 800 juta di Kabupaten Batang.

Majelis hakim juga membebankan terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 835,8 juta. Jika satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap tidak bisa membayar, maka harta benda disita dan dilelang dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Hakim menilai terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
”Berbeda dengan penuntut umum yang berkeyakinan melanggar Pasal 2 maka majelis menyatakan terbukti Pasal 3. Menjatuhkan pidana tiga tahun penjara kepada terdakwa,” kata majelis hakim yang dipimpin, Gatot Susanto dalam amar putusannya, Selasa (16/6).

Atas vonis tersebut, terdakwa menyatakan menerima setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. Sedangkan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Batang masih pikir-pikir.
”Kami terima majelis ini untuk introspeksi diri saya. Dengan segala kerelaan hati, kami menerima,” kata Muhidin sambil menangis terisak hingga hakim dan pengacara ikut menenangkan yang bersangkutan.

Usai sidang, Muhidin langsung menghampiri rekan dan kerabatnya. Namun di luar ruangan, emosi terdakwa pun kembali meletup-letup berteriak menyalahkan jaksa atas tuntutan yang dinilainya keterlaluan. Muhidin terus berteriak-teriak melontarkan kekesalannya kepada JPU dari Kejari Batang.

Seperti diketahui, terkait dengan kasus yang menjerat Muhidin, tentang bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2014 dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan juga uang tukang dari dana pendampingan Pemkab, dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 800 juta.
Muhidin diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dari dua sumber anggaran, yaitu bantuan rehab RTLH dari Kemensos sebanyak 150 penerima dan dana pendampingan dari pemkab untuk biaya uang tukang. (bj/zal/ce1)