Soroti Bansos Rp 15,9 M Tak Cair

326

SEMARANG – Tidak terserapnya dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Jateng senilai Rp 15,9 miliar di tahun 2014 mendapat sorotan dewan. Padahal, dana itu sangat dibutuhkan masyarakat dan bisa untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian di Jateng.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan belanja bantuan sosial tahun 2014 sebesar Rp 39,226 miliar. Tapi dalam kenyataannya realisasinya hanya mencapai 59,53 persen dan masih belum terserap Rp 15,9 miliar. ”Kalau memang demi efisiensi itu bagus, tapi ini kan angka penyerapannya sangat sedikit. Jika dibanding Silpa yang mencapai Rp 1,688 triliun yang terserap hanya 0,9 persen,” katanya.

Ia menegaskan pihaknya mendukung kebijakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang melakukan efisiensi anggaran. Bahkan, gubernur mengklaim besarnya dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2014 sebagai wujud keberhasilan efisiensi. Terutama untuk penyaluran dana bansos yang tidak dicairkan karena tidak jelas siapa yang mengajukan. ”Jika kebijakan ini agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan itu bagus. Tapi jangan sampai Silpa tinggi membuat program terbengkalai,” tambahnya.

Dewan juga menyorot aturan baru terkait dengan penerima dana hibah dan bansos yang harus berbadan hukum sesuai UU No.23/2014 tentang Pemda. Jika itu diberlakukan, jelas bakal banyak anggaran hibah tidak bisa disalurkan. ”Harus ada evaluasi terkait mekanisme pengajuan dan pencairan dana hibah dan bantuan sosial. Karena dana ini terbukti bisa memberdayakan masyarakat dari aspek ekonomi dan manfaatnya bisa dirasakan langsung,” tambah anggota Fraksi PKB DPRD Jateng, Chamim Irfani.

Chamim menambahkan, warga nahdliyin merupakan bagian dari penerima manfaat dana hibah dan bansos. Tapi karena banyak yang tidak cair mereka pun kecewa, padahal proposal dan persyaratan administrasi sudah dilengkapi. ”Kalau memang aturan baru diterapkan, harus ada sosialisasi sejak awal dan cepat. Jangan sampai membuat masyarakat kecewa dan bingung dengan aturan baru,” tambahnya. (fth/ric/ce1)