Tiga Hakim Wonogiri Dinilai Langgar Kode Etik

563
DIRUGIKAN: Suratno dan Sulistyaningsih didampingi pengacara Theodurus Yosep Parera menunjukkan bukti akan melaporkan tiga hakim PN Wonogiri ke MA dan KY. (JOKO SUSANTO/JAW APOS RADAR SEMARANG)
DIRUGIKAN: Suratno dan Sulistyaningsih didampingi pengacara Theodurus Yosep Parera  menunjukkan bukti akan melaporkan tiga hakim PN Wonogiri ke MA dan KY. (JOKO SUSANTO/JAW APOS RADAR SEMARANG)
DIRUGIKAN: Suratno dan Sulistyaningsih didampingi pengacara Theodurus Yosep Parera menunjukkan bukti akan melaporkan tiga hakim PN Wonogiri ke MA dan KY. (JOKO SUSANTO/JAW APOS RADAR SEMARANG)

LEMPONGSARI – Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Wonogiri dinilai melanggar kode etik. Ketiganya akan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) oleh tim advokat Law Office Yosep Parera & Patners. Pelaporan tersebut terkait putusan dalam kasus sengketa utang piutang dengan jaminan tanah yang diduga ditangani ketiga hakim tersebut. Ketiga hakim yang akan dilaporkan, yakni ketua majelis berinisial SS (Saptono Setiawan), dan 2 hakim anggota, yakni HK (Hera Kartiningsih) dan SLW (Siwi Rumbar Wigati).

Kasus ini bermula saat Suratno dan Sulistyaningsih meminjam utang uang sebesar Rp 5 miliar kepada Yustinus Suroso. Dalam perjalanannya, Suratno sudah mengangsur beberapa kali sebesar Rp 1,25 miliar. ”Tapi upaya kami mengangsur tidak sesuai keinginannya. Makanya kami digugat,” ujar Suratno didampingi Sulistyaningsih, Selasa (16/6).

Suratno mengaku, sampai sekarang selalu berupaya mengangsur sebagai kewajibannya. Akan tetapi, adanya gugatan tersebut, dirinya untuk sementara menghentikan angsuran sembari menunggu putusan hakim.

”Tapi tanpa kami ketahui, bahkan tidak pernah diberitahu apalagi diundang, ada putusan kesepakatan damai. Yang isinya kami harus membayar Rp 5 miliar dalam waktu tertentu. Kalau tidak, 3 bidang tanah kami akan diambil. Ini tidak adil,” tegasnya.

Pengacara Suratno dan Sulistyaningsih, yakni Theodurus Yosep Parera, menjelaskan, atas kasus tersebut, ketiga hakim dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik hakim, sehingga kliennya dirugikan.

”Kami bersiap melaporkan ketiga hakim ke MA dan KY. Hal ini terkait ketidakadilan ketiganya dalam menangani dan memutus kasus klien kami,” kata Yosep.

Ketidakadilan yang dimaksud, lanjut Yosep, terkait putusan perkara nomor 36/pdt.G/2014/PN Wonogiri. Putusan tersebut dijatuhkan tanpa sepengetahuan tergugat, yakni Suratno dan Sulistyaningsih.

Yosep menuturkan, sebelum adanya putusan atas gugatan tersebut, telah ada putusan pada pengadilan setempat atas kasus yang sama. Kasus ini sebelumnya diajukan dan tercatat 04/pdt.G/2014/PN Wonogiri pada Januari 2014.

Ketiga hakim tersebut akan dilaporkan pada MA dan KY pada Rabu (17/6) ini. Laporan ketiganya sudah disiapkan dengan tembusan kepada Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah. ”Ini untuk memberikan rambu-rambu kepada semua hakim, agar berhati-hati dalam menerima perkara sehingga tidak melanggar aturan yang ada,” tandasnya.

Asisten Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah, Muhammad Farhan mengatakan kalau memang benar-benar perkara tersebut ne bis in idem seharusnya putusan tersebut batal demi hukum karena dianggap sudah cacat.

”Namun KY belum bisa menilai karena laporan resmi belum ada, sehingga kami belum mengetahui persis perkaranya. Kalau mau melaporkan ke Penghubung KY Jateng, kami siap menindaklanjuti. Kalau hakim memutuskan perkara ne bis in idem, itu jelas salah Mas,” kata Farhan. (bj/aro/ce1)