Ganjar Tidak Tegas Berantas Calo

292

”Gubernur Ganjar Pranowo sudah berjanji untuk efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran negara. Tapi di tahun 2014 kok ada pengeluaran anggaran untuk calo saat membayar pajak kendaraan,”
Muhammad Rofiuddin
Koordinator KP2KKN Jateng

SEMARANG – Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah 2014, ditemukan bahwa jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jateng menggunakan biro jasa untuk pengurusan pembayaran pajak kendaraan dinas Pemprov Jateng. Tidak tanggung-tanggung, biaya biro jasa yang dikeluarkan mencapai Rp 136 juta.

Koordinator Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Muhammad Rofiuddin mengaku heran. Tidak seharusnya para SKPD tersebut menggunakan biro jasa atau lazim disebut calo untuk membayar pajak kendaraan. Pasalnya, para SKPD itu memiliki banyak pegawai sehingga dapat mengurus pembayaran kendaraan secara sendiri agar tidak terjadi pemborosan anggaran negara. ”Apalagi Gubernur Ganjar Pranowo sudah berjanji untuk efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran negara. Tapi di tahun 2014 kok bisa-bisanya ada pengeluaran anggaran untuk calo saat membayar pajak kendaraan. Janji gubernur untuk memberantas calo ternyata tidak diikuti jajarannya sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, dalam hal ini BPK telah menyatakan pembayaran ke calo sebesar Rp 136 juta ada indikasi kerugian daerah. Oleh karenanya, beberapa SKPD telah mengembalikan ke kas daerah sebesar Rp 127 juta. Misalnya Sekretariat Daerah yang telah menggembalikan sebesar Rp 51 juta pada 28 Mei lalu. ”BPK meminta agar ada pertanggungjawaban indikasi kerugian negara Rp 9,2 juta dengan menyetorkan ke kas daerah. Selain itu, BPK juga menemukan bukti pembayaran KIR Rp 49 juta yang belum didukung dengan bukti yang memadai,” imbuhnya.

Rofiuddin menambahkan, dalam beberapa kesempatan Gubernur Jateng juga pernah menyatakan akan melegalkan praktik calo menjadi biro jasa. Yaitu dengan cara praktik biro jasa ini harus terdaftar dengan tarif resmi yang terbuka. Sayangnya, hingga kini masyarakat belum pernah mendengar adanya sistem praktik biro jasa yang terdaftar dan tarif resminya di tempat-tempat pelayanan publik, seperti Samsat dan Imigrasi. Program Ganjar membayar pajak kendaraan melalui ATM juga belum efektif. ”Kita lihat saja di Kantor Samsat Hanoman Semarang. Mesin ATM sering tak digunakan pembayar pajak,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng Hendri Santosa mengakui ada sebagian SKPD di lingkungan Pemprov Jateng yang mengurus pembayaran pajak kendaraan mobil dinas melalui pihak lain. Namun ia menegaskan bahwa yang dimaksud pihak lain itu bukanlah calo, melainkan biro jasa. ”Ada dua alasan kenapa waktu itu beberapa SKPD menggunakan biro jasa. Pertama adalah mereka yang berlokasi di daerah namun harus mengurus pajak di Samsat Semarang. Sehingga meminta bantuan biro jasa,” katanya.

Kedua, ketidaktahuan sebagian SKPD bahwa pengurusan pajak kendaraan kendaraan dinas tidak harus menunjukkan BPKB asli. Pasalnya, semua BPKB kendaraan dinas milik Pemprov Jateng disimpan di DPPAD. Lantaran tidak tahu dan tidak mau susah, akhirnya mereka menggunakan biro jasa. ”Namun hal itu sudah tidak lagi terjadi sekarang ini. Sebab kami telah mengirim surat edaran kepada seluruh SKPD yang menyatakan bahwa seluruh Samsat bisa menerima pengurusan pajak mobil dinas dan tidak perlu menunjukkan BPKB asli. Semua pimpinan UP3AD sudah saya koordinasikan untuk memudahkan,” tambahnya. (fai/fth/ce1)