Sengketa PRPP Tetap Buntu

337
OPTIMISTIS: Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko bertemu dengan anggota DPD RI dan sejumlah instansi terkait guna menyelesaikan sengketa PRPR. (HUMAS SETDA JATENG FOR JAWA POS RADAR SEMARANG)
OPTIMISTIS: Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko bertemu dengan anggota DPD RI dan sejumlah instansi terkait guna menyelesaikan sengketa PRPR. (HUMAS SETDA JATENG FOR JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Berlarut-larutnya sengketa kepemilikan lahan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dengan PT Indo Usaha Perkasatama (IPU) membuat sejumlah kalangan prihatin. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Badan Akuntabilitas Publik (BAP) ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Rabu (17/6) kemarin mereka mengadakan pertemuan secara tertutup dengan semua pihak terkait. Dari Pemprov Jateng hadir Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko, Direktur Utama PT PRPP Titah Listyorini, dan Wakil Kepala Polda Jateng Brigjen Pol Musyafak. Turut hadir juga wakil dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng, Kantor Pertanahan Semarang, dan Kejaksaan Tinggi Jateng. Adapun PT IPU yang turut diundang menolak hadir dengan tanpa alasan.

Anggota DPD RI Bambang Sadono mengatakan, dari hasil pertemuan itu belum mendapatkan kesimpulan. Sebab masih ada beberapa pihak yang belum dimintai pendapatnya. Seperti dari PT IPU dan juga masyarakat setempat. Kendati demikian, ia menangkap bahwa pemanfaatan lahan seluas 220 hektare tersebut tidak sesuai peruntukan. Kawasan yang seharusnya dikelola untuk mendukung pengembangan PRPR berubah fungsi untuk permukiman.

”Dari segi HPL (Hak Pengelolaan Lahan) jelas tidak boleh. Karena peruntukannya bukan perumahan. Setelah ini kami akan tinjau langsung ke sana apakah benar untuk perumahan,” katanya usai pertemuan yang digelar di kantor Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar Usman mengatakan, berdasarkan informasi sementara yang didapat kawasan PRPP memang terdaftar sebagai aset Pemprov Jateng. Buktinya terdapat delapan sertifikat HPL yang dimiliki. Hanya saja, sertifikat HPL itu masih berupa fotokopi. ”Ini yang masih kita telusuri. Karena bukti otentik itu hingga saat ini belum ada,” katanya.

Terkait ketidakhadiran PT IPU dalam pertemuan, Gafar menyatakan tidak masalah. Pihaknya akan memanggil lagi sesuai mekanisme yang ada. Yaitu melakukan pemanggilan kedua dan ketiga. ”Kami tidak berniat mengintervensi proses hukum. Justru pertemuan ini bertujuan mencari solusi di luar proses yuridis,” tambahnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko menyatakan mendukung langkah DPD RI melalui BAP untuk mencari solusi terkait sengketa PRPP. Menurutnya, upaya itu dimaksudkan untuk menggali akar permasalahan sehingga penyelesaian dapat diambil. ”Kita dukung penuh dengan memberikan informasi yang dibutuhkan. Makanya kami undang instansi terkait untuk hadir ke sini,” katanya. (fai/fth/ce1)