22 SKPD Gunakan Jasa Calo

369
JARANG DIPAKAI : ATM Samsat di Samsat Semarang 2, Jalan Hanoman yang diresmikan Gubernur Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, layanan tersebut jarang digunakan pembayar pajak. (Adityo dwi/jawa pos radar semarang)
JARANG DIPAKAI : ATM Samsat di Samsat Semarang 2, Jalan Hanoman yang diresmikan Gubernur Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, layanan tersebut jarang digunakan pembayar pajak. (Adityo dwi/jawa pos radar semarang)

SEMARANG – Pemprov Jateng mengakui sebanyak 22 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungannya menggunakan jasa calo dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan dinas selama tahun 2014. Tidak tanggung-tanggung, biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan jasa calo itu mencapai Rp 136 juta. Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan keuangan Pemprov Jateng 2014.

Kepala Biro Humas Setda Jateng Sinoeng NR membenarkan jika ada temuan BPK seperti itu. Atas hal tersebut, menurutnya, pemprov telah melakukan perbaikan-perbaikan. Di antaranya adalah dikeluarkannya Surat Edaran oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng kepada sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov akhir Mei lalu.

”SE tersebut berisi aturan bahwa seluruh Samsat dapat menerima pengurusan pajak mobil dinas tanpa menunjukkan BPKB asli. Dalam hal ini semua pimpinan UP3AD juga sudah dikoordinasikan untuk memudahkan,” terangnya.

Ke-22 SKPD itu adalah Dinas Pendidikan (Rp 1.622.000,00), Dinas Kesehatan (Rp 987.300,00), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rp 2.464.500,00), Badan Lingkungan Hidup (Rp 1.510.000,00), Dinas Sosial (Rp 9.048.900,00), Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Rp 11.291.825,00), Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Rp 7.775.600,00), Badan Penanaman Modal Daerah (Rp 993.800.00), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Rp 1.559.000,00), Satpol PP (Rp 1.987.200,00), Sekretariat Daerah (Rp 51.395.000,00), dan Sekretariat DPRD (Rp 10.635.000,00).

Selanjutnya, Kantor Perwakilan (Rp 7.800.000,00), Badan Pendidikan dan Pelatihan (Rp 1.838.500.00), Bakorwil I (Rp 7.629.000,00), Bakorwil II (Rp 2.192.925,00), Bapermasdes (Rp 1.672.000,00), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Rp 1.485.000,00), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Rp 1.356.325,00), RSUD Moewardi (Rp 2.716.500,00), RSUD Amino (Rp 2.062.500,00), serta RSUD Kelet (Rp 6.620.000,00). Total keseluruhan yang digunakan untuk membayar calo adalah Rp 136.642.875,00.

Sinoeng menambahkan, pemprov juga telah melaksanakan secara bertahap instruksi gubernur yang meminta para biro jasa dilegalkan secara resmi dan terdaftar. Yaitu dengan membentuk paguyuban kemudian didaftarkan menjadi biro jasa berbadan usaha dengan mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP). ”Sekarang ini semuanya sudah berbentuk paguyuban di 35 kabupaten/kota. Nantinya akan ada seperti biro jasa pengurusan tiket kereta api atau pesawat yang legal. Tentunya ini bagi masyarakat yang sibuk,” tandasnya.

Sebelumnya KP2KKN mengatakan penggunaan jasa calo tersebut mengakibatkan pemborosan anggaran negara. Apalagi, Ganjar yang menjabat Gubernur Jateng sejak Agustus 2013 sudah berjanji untuk efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran negara. ”Tapi, di tahun 2014 kok bisa-bisanya ada pengeluaran anggaran untuk calo saat membayar pajak kendaraan. BPK juga sudah menyatakan pembayaran ke calo sebesar Rp 136 juta tersebut ada indikasi kerugian daerah,” ungkap Koordinator KP2KKN Muhammad Rofiuddin.

Dikatakannya, program Ganjar membayar pajak kendaraan melalui ATM juga belum efektif. ”Kita lihat saja di Kantor Samsat Hanoman Semarang, mesin ATM sering tak digunakan pembayar pajak,” ujarnya. (fai/ric/ce1)