Awal Puasa, 50 Persen PNS BPMPKB Mangkir

361
SIDAK : Bupati Pekalongan, Amat Antono, saat melakukan sidak ke kantor SKPD di lingkungan Pemkab Pekalongan, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIDAK : Bupati Pekalongan, Amat Antono, saat melakukan sidak ke kantor SKPD di lingkungan Pemkab Pekalongan, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN–Bulan suci Ramadan yang seharusnya dijalani dengan kejujuran, tidak demikian dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Pemkab Pekalongan. Mereka justru melakukan kecurangan dengan mengakali daftar kehadiran dan pulang bersamaan, pada Kamis (18/6) kemarin. Padahal waktu masih menunjukkan pukul 09.00 pagi.

Hal itu terungkap saat Bupati Pekalongan, Amat Antono, melakukan sidak di Kantor BPMPKB Pemkab Pekalongan. Dalam sidak tersebut, bupati dibuat terkejut, saat melihat daftar absensi. Ternyta sejumlah PNS telah menandatangani daftar kehadiran dan pulang secara bersamaan.
“Ini absensi baru pukul 09.00 pagi. Tapi sudah ada yang tanda tangan pulang. Saya nanti akan memberikan sanksi pada PNS tersebut sesuai tindakannya. Ada sanksi ringan, sedang dan berat,” kata Bupati Antono, usai melihat daftar absensi PNS.

Bupati juga mengontrol dan melihat setiap ruang Kantor BPMPKB tersebut. Hasilnya, PNS di BPMPKB itu, tingkat kehadirannya di bawah 50 persen. Dari 49 PNS yang tercatat, hanya 23 orang PNS saja yang hadir. “Selama bulan Puasa ini, seharusnya dimaknai untuk bekerja lebih baik. Tidak sebaliknya, malah lebih malas dengan tidak berangkat kerja. Terlebih mengakali absensi seperti itu,” tandas Bupati Antono.
Usai melakukan sidak ke Kantor BPMPKB, bupati melakukan kunjungan ke beberapa dinas lain, seperti Kantor Dinas Kesehatan dan lainnya yang letaknya tidak jauh dari Kantor BPMPKB. Namun di kantor tersebut tidak ditemukan sesuatu yang ganjil.

Sementara itu, KH Abdul Majid, warga Desa Kajen mengatakan bahwa selama ini, apa yang dilakukan oleh sebagian PNS dengan mengakali absen adalah hal yang dianggap biasa. Ini karena lemahnya pengawasan internal. Kalaupun ada pengawasan, tidak ada sanksi yang diberikan dari atasannya. Sehingga para PNS menganggap mengakali absen adalah hal yang biasa, bukan sesuatu yang dianggap salah.

“Seharusnya sanksi yang diberikan bupati, juga dipublikasikan pada kalangan internal kantor tersebut. Atau diberikan sanksi yang bisa membuat efek jera. Jika bekerja sudah tidak jujur dan displin, maka tidak ada kewibawaan pada kantor tersebut,” kata KH Abdul Majid usai memberikan ceramah di Masjid Jami Kajen. (thd/ida)