Dua Doktor Perkuat Dalil PT IPU

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

BERI KESAKSIAN: Kesaksian ahli Dr Suparjo Sujadi, ahli hukum agraria dalam sidang sengketa lahan PRPP di PN Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI KESAKSIAN: Kesaksian ahli Dr Suparjo Sujadi, ahli hukum agraria dalam sidang sengketa lahan PRPP di PN Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KRAPYAK – Dua doktor dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) hadir sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan sengketa lahan di sekitar kawasan Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah antara PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) dengan Gubernur Jateng di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (18/6).

Keduanya adalah Dr Suparjo Sujadi, ahli hukum agraria UI dan Dr Dian Puji Nugraha Simatupang, ahli hukum administrasi dan keuangan negara. Dalam kesaksiannya keterangan keduanya memperkuat dalil PT IPU.

Dalam kesaksiannya Dr Suparjo Sujadi mengatakan, lahan yang hak pengelolaannya berasal dari negara kepada suatu pejabat publik tidak bisa didaftarkan sebagai suatu aset daerah. ”Status HPL (Hak Pengguna Lahan) adalah tanah negara, oleh karenanya tidak dapat diintervensi secara keperdataan,” kata Suparjo di hadapan majelis hakim yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto.

Menurutnya dalam konteks aset sebagai kepemilikan, maka tidak mungkin ada hubungan keperdataan jika HPL merupakan tanah negara. Suparjo juga merujuk pada sejumlah aturan yang mendasari adanya hak pengelolaan atas tanah, selain hak-hak lain yang lazim dikenal, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan sebagainya. ”Hak pengelolaan atas tanah diatur dalam Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1977,” ujarnya.

Adapun peraturannya, lanjut Suparjo, diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1982 tentang larangan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. Ia juga menjelaskan menurut sifat dan karakteristiknya, HPL tidak bisa diberikan kepada perorangan. ”HPL sebagai hak publik, maka peruntukannya harus kepada pejabat publik,” katanya.

Suparjo mengungkapkan jika ternyata terjadi penyimpangan dalam penguasaan HPL tersebut, misalnya kepada pihak swasta, maka telah terjadi pelanggaran hukum.

Menurut dia, jika terdapat pelanggaran hukum dalam pemberian kuasa HPL, maka perjanjian yang dimaksud dalam penguasaan tersebut harus dibatalkan. ”Jika penguasaan HPL dibatalkan, maka tanah tersebut kembali ke negara,” sebutnya.

Sementara itu, Dr Dian Puji Nugraha Simatupang dalam kesaksiannya mengatakan, terkait pemda yang mengajukan anggaran pembebasan untuk diajukan HPL, yang kemudian diberikan ke Yayasan PRPP sebagai modal dasar kerja sama dengan PT IPU, ia menilai pemindahan itu sudah menjadi kekayaan badan hukum privat (yayasan) bukan milik pemerintah.

Usai sidang, Kuasa hukum PT IPU, Agus Dwiwarsono langsung angkat bicara menanggapi adanya surat DPD RI Nomor: DN.860l275lDPDlW2015 tanggal 8 Juni 2015 yang mengundang pihak PT IPU untuk turut hadir dalam rapat kerja DPD RI di gedung Pemprov Jateng, pihaknya mengaku bahwa tidak akan hadir dalam undangan tersebut. (bj/sct/zal/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -