Ganjar Klaim Intens Komunikasi

342

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklaim terus membuka komunikasi secara intens dengan DPRD Jateng. Hal itu sekaligus membantah kritik dewan yang menyatakan bahwa pola komunikasi yang selama ini dibangun sangat buruk.

”Komunikasi yang mana? Tidak ada yang menanyakan ke saya. Saya sampaikan jika mereka menyampaikan secara resmi, maka saya jawab resmi juga. Buktinya begitu selesai, biasa saja. Mereka tepuk tangan dan tidak ada interupsi,” ungkap Ganjar usai menghadiri Sidang Paripurna Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 di Gedung DPRD Jateng, Jumat (19/6).

Ganjar tidak mempermasalahkan pendapat beberapa anggota dewan yang menilai statemen dirinya di acara Mata Najwa Metro TV dianggap menjatuhkan mereka. Menurutnya, ia sama sekali tidak menggeneralisasi bahwa semua anggota legislatif kerap minta komisi, mark up, dan mark down anggaran. ”Saya merasa tidak ada yang keliru dengan omongan saya. Sampai-sampai saya puter berkali-kali (rekaman videonya),” imbuhnya.

Gubernur yang juga pernah menjadi anggota DPR RI itu justru menilai ada sinyal positif atas kritik atau protes yang dilontarkan beberapa anggota dewan. Artinya mereka menyatakan bahwa permainan anggaran tidak pernah terjadi di kalangan DPRD Jateng. Sehingga pembahasan APBD 2016 Jateng nantinya dipastikan lancar.

”Saya bisa sampaikan bahwa pembahasan APBD Jateng nantinya menjadi very clear (sangat bersih). Mereka mengusulkan apa adanya karena semua dimasukkan dalam e-planning dan e-budgeting. Sehingga tidak perlu khawatir ada potongan 5 atau 10 persen misalnya. Ini sinyal bagus dari DPRD,” tandasnya.

Seperti diketahui, Hubungan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan DPRD Jateng beberapa waktu sempat memanas. Dalam rapat paripurna Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014, Senin (15/6), dewan melontarkan protes keras kepada Ganjar atas buruknya pola komunikasi yang dibangun.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro yang membacakan pandangan umum dari Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya kerja sama dan komunikasi yang baik dan saling menghargai antara eksekutif dan legislatif. Yaitu sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

”Kami mendukung upaya transparansi dalam pengelolaan anggaran yang muaranya untuk menghindari adanya KKN. Namun hendaknya semua mengedepankan pola komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya meminta Ganjar tidak gebyah uyah. (fai/ric/ce1)