Yusril Anggap Bambang Sadono Ngawur

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

(DOK)
(DOK)

SEMARANG – Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menyusul Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Badan Akuntabilitas Publik (BAP) yang ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan sengketa gugatan PT Indo Perkasa Usahatama (PT IPU) melawan Gubernur Jawa Tengah, atas sengketa kepemilikan lahan di kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah, membuat perseteruan semakin memanas.

Apalagi dengan munculnya ungkapan salah satu anggota DPD RI (Bambang Sadono) yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran peruntukan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh PT IPU.

Kuasa Hukum PT IPU, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, SH, MSc mengatakan, pendapat yang disampaikan Bambang Sadono tersebut ngawur dan tidak beralasan. Ia menyebutkan, jika PT IPU melakukan pelanggaran peruntukan HPL yang harus dipertanyakan adalah kenapa tidak ada koordinasi antara pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mengubah peruntukan lahan tersebut.

”Kalau mau bangun-bangun, sekarang Izin Mendirikan Bangunan itu siapa yang keluarkan? Dan jangan lupa pada saat penyerahan Hak Pengelolaan Lahan itu kepada Pemprov Jateng ada ketentuan selama peruntukannya sebagai pengembangan PRPP. Tapi kalau sekarang seperti kenapa dibebankan kepada PT IPU? Harusnya sebelum menyusun perda tata ruang itu ada koordinasi terlebih dahulu antara pemkot Semarang dengan Pemprov Jateng. Padahal kalau peruntukannya diubah selain untuk PRPP maka HPL bisa dicabut,” kata Yusril, Minggu (21/6).

Mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut juga membenarkan bahwa tantangan yang diberikan oleh rekannya, Agus Dwiwarsono memiliki alasan yang kuat. Menurutnya, hal itu perlu diluruskan supaya DPD sebagai lembaga negara tidak dimanfaatkan oleh pihak yang mengatasnamakan masyarakat. Dia juga mengatakan bawa pada saat undangan rapat kerja tersebut, kalau PT IPU diundang ke kantor DPD, pihaknya akan hadir.

”Tapi ini kenapa undangannya ke kantor gubernur? Ini apa? Sudah jelas bahwa kami sedang berperkara dengan gubernur mengapa mengundang di kantor gubernur kalau mau mencari solusi? Dan, sejauh mana wewenang DPD untuk terlibat dalam perkara yang sudah masuk ke ranah persidangan ini? Kemungkinan hanya bisa memberikan rekomendasi saja secara lembaga, namun tidak akan mengubah kewenangan hakim dalam memutuskan perkara,” ungkap mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.

Selain itu, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tersebut juga menganggap aneh dengan pendapat Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko yang menyebutkan tengah mencari solusi dan mendukung upaya DPD RI.

”Sebelum perkara ini dibawa ke ranah persidangan, pihaknya telah mengupayakan supaya ada titik temu antara IPU dengan Ganjar Pranowo. Namun, justru Ganjar Pranowo yang seolah-olah tidak mau dan terus berusaha membentuk opini miring soal IPU,” sebutnya.

Agus Dwiwarsono menambahkan bahwa pihaknya masih berniat untuk mengundang Bambang Sadono untuk debat terbuka di Kampus Universitas Indonesia dengan panelis dari kalangan akademisi. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk membersihkan atau mengambalikan marwah DPD RI sebagai lembaga negara yang sepertinya telah dimanfaatkan oleh pihak lain.

”Kalau perlu saya akan kirim surat undangan kepada Bambang Sadono dalam kapasitas beliau sebagai anggota DPD supaya marwah DPD sebagai lembaga negara bisa diluruskan,” katanya. (bj/sct/zal/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -