Temukan Potensi Kerugian Rp 50 M

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SIAP TINDAK LANJUTI: Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo diwawancarai usai bertemu Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng di Gedung Berlian, kemarin. (Ahmad Faishol/Jawa Pos Radar Semarang)
SIAP TINDAK LANJUTI: Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo diwawancarai usai bertemu Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng di Gedung Berlian, kemarin. (Ahmad Faishol/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah berjanji bakal melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan Laporan Keuangan Pemprov Jateng tahun anggaran (TA) 2014. Sebab, kalangan DPRD Jateng meminta pemeriksaan lebih lanjut terkait adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan catatan.

”Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo usai bertemu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, kemarin. Dalam pertemuan itu, BPK RI juga menyampaikan menemukan kerugian daerah di Jateng sebesar Rp 50.084.060.145,73. Dari kerugian itu baru dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp 18.086.266.488,03. Kerugian itu lebih ke administrasi seperti kelebihan pembayaran pembangunan fisik. ”Dewan meminta untuk dilakukan pemeriksaan, jadi kami siap. Tergantung permintaan dewan,” imbuhnya.

Selain itu, BPK RI juga menyorot kebijakan Pemprov Jateng yang memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) mendahului anggaran. Jumlahnya mencapai Rp 172 miliar. Pemberian TPP dinilai melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. ”Untuk TPP harusnya mengacu pada Permendagri itu, jadi ada kategorisasi dan tidak bisa disamaratakan menurut golongan dan pangkat seperti yang berlaku di sini,” tambahnya.

Untuk pemberian TPP harus berdasarkan lima kategori. Yakni ketimpangan beban kerja, kelangkaan profesi, disparitas lokasi, prestasi dan kinerja.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyesalkan pemberian TPP yang mendahului anggaran. Kesalahan pemberian TPP harus segera dibenahi dan disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku. ”Anggaran untuk gaji PNS saja sebesar Rp 1 triliun, masak untuk TPP malah justru mencapai Rp 1,1 triliun,” katanya.

Rukma mengaku sudah meminta BPK RI Perwakilan Jateng untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan LHP APBD Jateng 2014. Sebab, banyak temuan lain yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara. Disebutkan, setidaknya ada 33 temuan dan 108 rekomendasi yang diberikan BPK dengan kerugian negara mencapai Rp 2,8 miliar lebih. ”Kami hanya ingin apa yang tidak benar bisa dibenarkan. Ini untuk kemajuan masyarakat Jateng,” tambahnya. (fth/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -