Dua Dokter Asal Surakarta Dipolisikan

481

PLEBURAN – Mantan direktur Rumah Sakit Islam (RSI) Surakarta (Yarsis) dr Hm Djufrie As SKM dan dr HM Amin Romas DSMK mantan ketua pengurus Yarsis, dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah atas dugaan penggelapan dana Yayasan Yarsis mencapai miliaran rupiah dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

”Kemarin, kami resmi melaporkan Djufrie dan Amin Romas ke Polda Jawa Tengah dalam kasus penggelapan dan TPPU,” kata pengacara Yayasan Yarsis, Agus Nurudin, Selasa (23/6).

Agus menjelaskan, modus penggelapan dana yang dilakukan keduanya adalah dengan memindahkan uang milik Yayasan Yarsis ke rekening milik Nadzir Yarsis yang dibentuk Amin Romas dengan Ketua Pengurus Djufrie. Setelah uang tersebut masuk ke rekening Nadzir, lanjut Agus, kemudian dana dipindah lagi ke rekening Yayasan Wakaf Yarsis yang didirikan Amin Romas pada 2014. ”Di dalamnya ada 4 rekening. Apalagi di setiap rekening sekitar Rp 18 miliar, jadi nilainya sangat besar untuk ke-4 rekening itu,” sebut pengacara asal Semarang tersebut.

Agus juga mendesak kepada Polda Jawa Tengah (Jateng) untuk menahan Djufrie dan Amin Romas agar dapat menyelamatkan uang Yayasan Yarsis milik umat muslim tersebut.

Menurutnya, bila tidak segera dilakukan penahanan dikhawatirkan uang milik Yayasan Yarsis bisa raib digunakan Djufrie dan Amin Romas untuk kepentingan pribadi. ”Penahanan ini dalam rangka menyelamatkan uang Yayasan Yarsis milik umat muslim. Serta agar mereka tidak mengulangi perbuatan lagi,” tandasnya.

Agus juga mengaku, Yayasan Yarsis pada Oktober 2014 lalu telah melaporkan Djufrie dan Amin Romas ke Polda Jateng dalam kasus pemalsuan dan atau penggunaan surat palsu serta perusakan barang. Dari laporan tersebut, penyidik Polda Jateng juga telah menetapkan Djufrie dan Amin Romas sebagai tersangka yang melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 KUHP. ”Kami mendapat informasi Djufrie dan Amin Romas tidak hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Jateng sebagai tersangka kemarin Selasa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Kombes Pol A. Liliek Darmanto menyebutkan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. ”Pihak pelapor dapat memantau proses penyelidikan yang dilakukan Polda Jateng,” sebutnya.

Untuk masalah penahanan, dikatakan Liliek masih merupakan kewenangan penyidik setelah melakukan penyidikan terhadap tersangka. ”Penyidik kepolisian mempunyai pertimbangan sendiri perlu tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka,” ujar dia.

Seperti diketahui, dr Hm Djufrie As SKM saat ini tercatat menjabat Ketua Pengurus Yarsis dan dr HM Amin Romas DSMK sebagai nadzir badan hukum Yarsir. Pada 2014 seorang pengurus yang diberhentikan (dr HM Amin Romas DSMK) karena merasa tidak terima pada akhirnya mendirikan Nadzir RS Islam Surakarta lalu memberi kuasa kepada dr Hm Djufrie As SKM untuk memberikan tanah di Solo seluas 1000 meter dengan alasan untuk kepentingan Yarsis.

Dengan permasalahan tersebut mengakibatkan Yayasan Yarsis yang asli terganggu dalam pengurusan perizinan tipikat ke provinsi, adapun upaya hukum ditempuh Yayasan Yarsis karena sebelumnya upaya mediasi sudah bolak-balik dilakukan akan tetapi keduanya tetap bersikukuh. (bj/zal/ce1)