Langkah Wali Kota Pekalongan Dikecam

409
Sukirman. (Radar Semarang files)
Sukirman. (Radar Semarang files)

SEMARANG – Langkah pengunduran diri sejumlah kepala daerah karena diduga akan mengajukan anggota keluarganya maju pilkada dikecam Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman. Dia berpendapat kepemimpinan di daerah seharusnya muncul melalui kaderisasi dari bawah. Bukan dari sosok yang lahir instan melalui politik dinasti.

Sukirman berpendapat dalam proses perhelatan politik apapun, harus memunculkan kader yang memang memiliki kiprah jelas untuk masyarakat. Kader tersebut bisa muncul dari aktivis parpol maupun ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. ”Jangan sampai muncul pemimpin yang instan melalui kekeluargaan,” imbuhnya.

Dia mencontohkan langkah Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad yang mundur. Basyir diduga mundur karena ingin mengajukan istrinya, Balqis Diab mencalonkan diri menjadi Wali Kota. Langkah pengunduran diri tersebut dipicu terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (SEKPU) Nomor 302/KPU/VI/2015 yang mengatur tentang calon petahana dalam pilkada serentak 2015. Surat edaran KPU tersebut mengatur seorang kepala daerah yang mundur dari jabatannya tak lagi disebut petahana atau incumbent.

Dikatakannya, KPU harus memberi penjelasan secara transparan ke publik maksud dikeluarkannya SE tersebut. Politisi PKB itu menambahkan jangan sampai karena ingin memberikan ruang seluas-luasnya kepada individu untuk maju pilkada, SE tersebut justru memunculkan anasir yang menghambat proses demokrasi itu sendiri. ”Jangan karena ingin melindungi hak politik warga, yang muncul justru politik dinasti tadi,” paparnya.

Bahkan dia menuntut secara tegas agar KPU mencabut SE tersebut. Menurutnya dengan dicabutnya SE, bukan berarti hak politik keluarga petahana ditutup total. Sebab mereka masih bisa mencalonkan diri menjadi anggota dewan baik di pusat, daerah atau pun nyalon gubernur/wakil gubernur. ”Kepala daerah bila mundur sebelum masa jabatannya berakhir kesannya kok mengkhianati rakyat yang sudah memilih. Saya berharap kepala daerah lain tidak mengikuti langkah Wali Kota Pekalongan,” tandasnya. (ric/ce1)