Bupati Ancam Tutup 32 Galian C Ilegal

370
Sidak : Bupati Pekalongan Amat Antono melakukan sidak ke beberapa lokasi galian c ilegal di Kabupaten Pekalongan, beberapa waktu lalu. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Sidak : Bupati Pekalongan Amat Antono melakukan sidak ke beberapa lokasi galian c ilegal di Kabupaten Pekalongan, beberapa waktu lalu. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Sebanyak 32 dari 41 pengusaha galian C yang ada di Kabupaten Pekalongan tidak memiliki izin operasional alias ilegal. Karena itu, Bupati Pekalongan, Amat Antono mengancam akan menutupnya.

Apalagi 32 galian C ilegal tersebut sudah mendapatkan surat teguran dari Dinas Pengelola Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM) Kabupaten Pekalongan, namun tidak satu yang mau merespon dengan baik.

“32 galian C yang tidak berizin akan saya tutup, karena jelas menyalahi aturan Pemkab Pekalongan,” tegas Bupati Antono, Kamis (25/6) kemarin.

Menurutnya jika izin itu kewenangan Pemkab Pekalongan, maka bupati akan menutupnya. Namun jika izin itu kewenangan dari Pemprov Jateng, maka bupati akan merekomendasikan ke Pemprov jateng untuk menutupnya.

Kepala Dinas PSDA-ESDM Kabupaten Pekalongan, Bambang Pramukanto, mengatakan bahwa akibat ulah para pengusaha galian C ilegal di sepanjang Sungai Sengkarang di Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Wonopringgo dan Kecamatan Karangdadap, telah menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Bahkan saat ini tercipta kubangan raksasa.

Menurutnya, hingga kini ada 32 pengusaha galian C ilegal yang tidak memiliki izin. Ada sebagian yang sudah mendapatkan rekomendasi, ada yang masih mengajukan perpanjangan izin.

“Surat rekomendasi itu bukan izin pengelolaan galian C, karena yang mengeluarkan izin pengelolaan adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng,” ungkap Bambang.

Bambang mengatakan, bahwa penertiban akan izin galian C adalah ranah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pekalongan. Pihaknya hanya memberikan daftar nama pengusaha galian C yang tidak berizin.

“Memang perlu ada ketegasan aturan soal galian C tersebut. Satu sisi Pemkab membutuhkan hasil dari penambangan untuk pembangunan, yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh bupati. Di sisi lain ada larangan,” tuturnya.

Sementara itu, para pengusaha galian C ilegal banyak yang menyalahi aturan. Mereka menggunakan alat berat dan truk dengan kapasitas di atas 10 ton untuk mengangkut hasil galian C tersebut. Tragisnya, truk tersebut tidak melalui jalan protokol, tapi menggunakan jalan desa untuk menghindari razia yang sering dilakukan Dishubkominfo Kabupaten Pekalongan. Akibatnya, banyak jalan desa yang dilalui truk tersebut rusak parah.

Bahkan ada salah satu pengusaha galian C ilegal menggunakan tanah bengkok desa untuk penambangan. Sehingga tanah desa yang harusnya produktif, kini menjadi rusak karena digunakan untuk penambangan. Seperti galian C ilegal yang ada di Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. (thd/ida)