Gubernur Didesak Lakukan Diskresi

326
BAHAS HIBAH: (dari kiri) Kabiro Bina Mental Jateng Rahardjanto Pujiantoro, Asisten Kesra Budi Wibowo, dan Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Hasan Asyari dalam diskusi di Fraksi PKB DPRD Jateng, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BAHAS HIBAH: (dari kiri) Kabiro Bina Mental Jateng Rahardjanto Pujiantoro, Asisten Kesra Budi Wibowo, dan Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Hasan Asyari dalam diskusi di Fraksi PKB DPRD Jateng, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2014 yang mensyaratkan calon penerima bantuan hibah untuk berbadan hukum, tentunya berpotensi banyak penerima manfaat yang kesulitan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, kalangan dewan mendesak gubernur untuk melakukan diskresi atau tindakan guna mengatasi persoalan konkret yang dihadapi karena adanya stagnasi pemerintahan.

”Kami harapkan gubernur melaksanakan diskresi. Memang belajar dari pengalaman sebelumnya, pemberian hibah harus diperketat. Hanya saja pengetatan tidak pada syarat atau aturannya. Tetapi pada monev (monitoring dan evaluasi) dan seleksi penerimanya,” ungkap Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Hasan Asyari dalam diskusi yang digelar di ruang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jateng, Kamis (25/6).

Lebih lanjut Hasan menjelaskan, persyaratan lembaga penerima hibah harus berbadan hukum dan terdaftar di Pemprov Jateng minimal tiga tahun menunjukkan inkonsitensi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi, saat ini hampir 60 persen masyarakat masih berpendidikan rendah. Sehingga tidak mungkin dilakukan pengetatan dalam penerimaan hibah. ”Kalau hanya mengandalkan bansos tidak bisa. Sebab ruang lingkupnya terbatas,” imbuhnya.

Dia mencontohkan, dari seluruh penerima manfaat yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama (NU) atau setidaknya mempunyai kultur nadhliyin, hampir 75 persen belum mempunyai badan hukum. Termasuk juga atas ribuan pondok pesantren dan takmir masjid yang berada di Jawa Tengah. Menurutnya, sebagian besar lembaga yang telah memiliki badan hukum hanya sekolah formal di bawah LP Maarif NU Jawa Tengah. ”Jika hal ini terus dibiarkan terjadi, dipastikan Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) selalu tinggi utamanya terkait hibah bansos ini,” terang politisi PKB tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jateng Budi Wibowo yang juga turut menjadi pembicara dalam diskusi itu menjelaskan, diskresi tidak dapat dilakukan serta-merta oleh gubernur. Apalagi Pergub Nomor 70 Tahun 2014 ini mendasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. ”Saya rasa bukan menjadi ranahnya gubernur. Meskipun begitu, saya yakin gubernur sudah berkordinasi dengan provinsi-provinsi lain untuk mem-pressure presiden,” terangnya.

Budi menambahkan, alasan mengapa ditetapkan harus berbadan hukum minimal tiga tahun adalah agar lembaga yang bersangkutan benar-benar telah memiliki action di masyarakat. Selain itu, juga memastikan pelaksanaan hibah dan bansos tepat sasaran, bermanfaat, serta tertib administrasi dan akuntabel. ”Kami menyadari untuk mendapatkan badan hukum tidak murah. Apalagi hibah yang didapat hanya sekali dan tidak diperkenankan mendapatkan lagi pada tahun berikutnya,” imbuhnya.

Untuk mencari solusi yang terbaik lanjut Budi, pihak pemprov telah melakukan beberapa upaya sebagai tindak lanjut. Di antaranya dengan berkirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang. Hanya saja, surat tersebut belum juga mendapat tanggapan.

”Sambil menunggu jawaban dari Kemendagri, pemberian hibah sementara ini terpaksa dihentikan. Meski demikian, pemberian bansos masih bisa dilakukan karena tidak mensyaratkan berbadan hukum,” tandasnya didampingi Kepala Biro Bina Mental Setda Jateng Rahardjanto Pujiantoro. (fai/ric/ce1)