Nelayan Pesisir Butuh Perhatian Khusus

378
SOSIALISASI : Anggota DPR/MPR RI Daryatmo Mardiyanto memberikan penguasaan materi NKRI dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Kantor Kecamatan Wedung, kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
SOSIALISASI : Anggota DPR/MPR RI Daryatmo Mardiyanto memberikan penguasaan materi NKRI dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Kantor Kecamatan Wedung, kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)

DEMAK – Nelayan di pesisir Demak butuh perhatian khusus dari pemerintah. Sebab, bagaimanapun tugas mereka cukup berat. Selain berjuang untuk kesejahteraan keluarganya, nelayan juga memiliki fungsi untuk merawat kawasan pesisir untuk membangun kemandirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demikian disampaikan anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Daryatmo Mardiyanto di sela sosialisasi empat pilar kebangsaan (UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) yang berlangsung di Kantor Kecamatan Wedung, kemarin. Kegiatan diikuti camat, kepala desa dan muspika setempat. Menurut Daryatmo, di wilayah Desa Wedung, Kecamatan Wedung ada kampung yang bernama Dukuh Gojoyo dan Siklenting.

Dua dukuh tersebut cukup terpencil karena untuk kesana harus pakai alat transportasi perahu melalui sungai. Jika pakai sepeda motor relatif sulit karena infrastrukturnya belum memadai, termasuk aliran listriknya. Di Dukuh Gojoyo misalnya, dari 600 kepala keluarga (KK), baru sekitar 60 persen yang teraliri listrik. Itu pun, tiang-tiang listrik dari besi sudah banyak yang keropos dimakan usia dan korosi. Tiang listrik dari beton belum bisa dimanfaatkan lantaran kabel listriknya yang ada di tiang besi belum dipindahkan. “Ini kondisi pesisir Demak yang ada di Pulau Jawa. Coba bayangkan, bagaimana dengan kawasan pesisir di Indonesia Timur dimana banyak pulau terluarnya. Tentu, keadaannya tidak sebaik yang di Jawa. Padahal, pesisir itu ujungnya kedaulatan sekaligus sabuk NKRI. Mestinya ada perhatian lebih,” ujar Daryatmo.

Dia menambahkan, daerah-daerah seperti itu butuh perlindungan, termasuk menggalakkan penanaman mangrove agar tempat tinggal komunitas nelayan tersebut terlindungi dari ancaman abrasi dan rob. “Kehidupan nelayan butuh perhatian dan penataan lingkungan pada zonasi-zonasi yang telah memberikan ruang pada kawasan pesisir dan daratannya. Karena itu, NKRI jangan hanya diartikan masyarakat yang tinggal di wilayah darat saja,” kata dia.

Menurut Daryatmo, pengembangan wilayah tidak bisa hanya diasumsikan dengan pengembangan daratan. Sebab, karakter masing-masing wilayah itu berbeda. Dengan demikian, soal zonasi itu persoalan mendasar dan berkembang serta merupakan sifat alami suatu wilayah atau penduduk. “Zonasi itu seharusnya lebih memberikan ruang pengembangan untuk masyarakat di wilayah pesisir tersebut yang secara natural justru berposisi sangat penting dalam merawat NKRI. Mereka merupakan sabuk penyambung pulau-pulau di NKRI,” katanya.

Abidin Fikri, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP lainnya berpendapat, betapa pentingnya kegiatan sosialisasi empat pilar ini agar masyarakat memahami betul nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia secara otentik. Sebab, Pancasila telah direduksi oleh pemerintah orde baru, sehingga pemahaman dasar Pancasila telah bergeser dari spirit awal lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. “Karena Pancasila yang otentik adalah Pancasila yang dipidatokan Bung Karno dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Arti dan implementasi Pancasila harus sesuai dengan isi pidato sang Bapak Bangsa tersebut,” katanya. (hib/ric)