Iklan Kehilangan Dikelola Pegawai Pertanahan

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

HARUS ANTRE: Aktivitas pengurusan legalitas tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang di Jalan Kimangunsarkoro Semarang. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
HARUS ANTRE: Aktivitas pengurusan legalitas tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang di Jalan Kimangunsarkoro Semarang. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Kehilangan sertifikat tanah di Kota Semarang, ternyata cukup sulit dan membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan, baru bisa selesai mengurusnya. Mengapa demikian?

TERNYATA tak sesimpel mengurus kehilangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) baik roda dua maupun roda empat. Korban kehilangan bisa langsung memasang sendiri di media massa cetak maupun elektronik. Korban kehilangan bisa langsung melakukan transaksi tentang jumlah biaya atau tarif dengan manajemen media yang bersangkutan tanpa keterlibatan pihak kepolisian. Besoknya, iklan kehilangan STNK bisa langsung dipasang di media yang dituju, sedangkan bukti pemasangan iklan bisa langsung dibawa ke kantor polisi untuk persyaratan pengurusan. Tarif iklan baris untuk iklan kehilangan sangat murah, tidak sampai Rp 250 ribu.

Tapi kehilangan sertifikat tanah, jangan berharap biayanya murah dan bisa cepat selesai. Sebagaimana yang dialami oleh warga Kota Semarang. Sebut saja namanya Huren. Dia harus melalui berbagai tahapan untuk mengurus kehilangan sertifikat tanah. Waktu pengurusan dari awal pengajuan sampai terbit buku sertifikat tanah baru yang diurus, bisa sampai 1 tahun, bahkan lebih.

Urutannya, lanjut Huren, meliputi harus lapor polisi terlebih dahulu. Kemudian meminta surat keterangan dari RT/RW hingga lurah setempat yang menerangkan bahwa surat tanah atau sertifikatnya hilang. Setelah itu baru diumumkan atau beriklan lewat media cetak.

Setelah diumumkan lewat media cetak dan tidak ada komplain, selanjutnya harus melampirkan surat sejarah tanah dari awal, surat pernyataan menguasai tanah, PBB (pajak bumi dan bangunan), IMB (izin mendirikan bangunan), surat penguasaan yang baru dibuat, surat kesaksian dari RT/RW, dan jaminan tidak masuk bank.

Selain itu, masih ada lagi, surat pernyataan belum disertifikatkan, surat keterangan tidak ada sengketa dari pihak kelurahan, penguasaan tanah negara dari kelurahan dan kecamatan. Kemudian baru diajukan KRK (keterangan rancangan tata kota), kemudian berkas difotokopi rangkap 3 didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Selanjutnya petugas dari Kantor Pertanahan Kota Semarang datang mengukur lagi. Selanjutnya, gambar sertifikat didaftarkan ke Kantor Pertanahan, lalu surat-surat dicek dan diperiksa.

Setelah beres semua, keluar SK BPN/Kantor Pertanahan tentang permohonan pembuatan salinan sertifikat telah disetujui. Setelah itu, didaftarkan lagi ke Kantor Pertanahan dengan lampiran yang berisi surat asli BPHATB (pembayaran pajak berupa surat setor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bayar) di Dinas Pendapatan Keuangan kota atau kabupaten. Setelah itu dimasukkan dalam satu berkas baru diajukan ke Kantor Pertanahan. ”Barulah terbit sertifikat baru,” tuturnya.

Terkait iklan di media cetak, kata Huren, Kantor Pertanahan Kota Semarang sengaja mengoordinasi iklan secara kolektif di media khusus yang ditunjuk Kantor Pertanahan. Sedangkan korban kehilangan, cukup membayar sejumlah uang kepada Kantor Pertanahan, yakni sekitar Rp 2 juta.

Kalau mau iklan sendiri di media cetak lain yang tidak direkomendasikan oleh Kantor Pertanahan, diwajibkan ada surat pengantar dari petugas Kantor Pertanahan. Jika melalui iklan kolektif yang dikoordinasi Kantor Pertanahan, tidak perlu.

”Iklan kehilangan yang dikoordinasi Kantor Pertanahan tersebut, tidak langsung dipasang saat itu juga di media massa yang sudah menjadi langganan Kantor Pertanahan. Tapi harus menunggu dulu sampai jumlah korban kehilangan bertambah banyak dan menyerahkan pemasangan iklan kehilangan kepada pihak Kantor Pertanahan,” tuturnya polos.

Padahal, menunggu terkumpulnya korban kehilangan adalah menunggu sesuatu yang tidak pasti waktunya sehingga menambah lama waktu pengurusan sertifikat tanah yang hilang.

Meski begitu, kata Huren, sebagian korban kehilangan sertifikat tanah tidak mau repot memasang iklan sendiri, sehingga lebih memilih mengikuti anjuran pegawai Kantor Pertanahan. Khawatirnya kalau dipersulit pengurusannya, akan lebih lama lagi.

”Biasanya Kantor Pertanahan baru memasang iklan kehilangan, kalau sudah terkumpul minimal 5 orang sampai 15 orang yang kehilangan dahulu. Biaya iklan yang harus dibayarkan ke Kantor Pertanahan, untuk media cetak sekitar Rp 1-2 juta tergantung petugas Kantor Pertanahan yang mengarahkan. Iklannya sekitar 1/8 halaman dilakukan secara kolektif,” lanjut Huren.

Setelah terbit di koran, katanya, masih menunggu 1 bulan lagi. Yakni, menunggu apakah ada komplain atau tidak dari masyarakat. ”Kalau tidak ada komplain, baru diproses kembali hingga membutuhkan waktu sampai 1 tahun lebih,” tuturnya.

Menurutnya, pengumuman atau iklan di media cetak tersebut, biasanya karena sertifikat atau surat sejarah tanah hilang. Tapi kalau masih lengkap, tidak perlu mengumumkan di koran. ”Kalau belum ada sejarah tanahnya, baru diumumkan di media cetak. Kalau pengurusan lainnya bisa langsung di Kantor Pertanahan,” kisahnya.

Pengalaman yang sama disampaikan Aryanto, warga Semarang. Dirinya pernah mengurus kehilangan sertifikat tanah, tapi sengaja diarahkan pihak Kantor Pertanahan untuk pasang iklan secara kolektif dijadikan 1 dengan yang lain. Namun biayanya ditetapkan sama, masing-masing Rp 2 juta, meskipun pasang iklannya kolektif di sebuah koran pagi yang ditunjuk Kantor Pertanahan.

”Namanya sudah arahan Mas, jadi mau tak mau ya terpaksa mau. Apalagi yang mengarahkan dari Kantor Pertanahan dan pembayarannya juga langsung dipegang petugas Kantor Pertanahan,” kata pria 40 tahunan tersebut.

Menurutnya, kalau hendak memasang sendiri di koran lain, prosesnya jadi lebih rumit. ”Entah ada deal-deal apa antara oknum pemilik koran dengan petugas Kantor Pertanahan, saya tidak paham. Pastinya harus dipasang di koran tersebut (yang diarahkan, Red). Kalau di koran lain memang boleh, tapi syaratnya jadi diperumit, diharuskan mengurus sana-sini, jadi makin banyak biaya yang keluar,” ujarnya.

Aryanto mengaku kecewa dengan pemasangan iklan kolektif tersebut. Ternyata jatuhnya lebih mahal ketimbang pasang sendiri di media massa. Untuk pasang sendiri, tidak sampai membayar Rp 2 juta. Tapi lewat Kantor Pertanahan harus membayar sampai Rp 2 juta. Belum lagi membutuhkan biaya pengurusan lainnya. ”Proses selesainya bisa sampai 1 tahunan, kadang malah lebih lama, kalau kita tidak terus menanyakan,” katanya.

Menanggapi keluhan korban kehilangan tersebut, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto mengatakan perlu dilakukan cek ulang bagaimana aturan dan prosedur mengurus surat kehilangan sertifikat tanah sebagaimana yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Semarang saat ini.

”Jika memang ada pungutan di luar aturan sebagaimana yang diterapkan di Kantor Pertanahan, maka itu termasuk pungutan liar alias pungli,” kata Eko Haryanto saat dimintai komentarnya oleh Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (28/6) kemarin.

Eko membenarkan, salah satu persyaratan dalam pengurusan kehilangan sertifikat tanah di antaranya memang harus memasang pengumuman kehilangan di media cetak. ”Iya memang benar ada persyaratan memasang pengumuman kehilangan di media cetak, tapi soal tarif saya tidak tahu. Apabila ada tarif yang melebihi tarif semestinya, maka perlu dicek bagaimana prosedur awalnya,” katanya.

Jika memang ada indikasi tindakan penyelewengan, masyarakat yang merasa dirugikan bisa melaporkan praktik dugaan pungli di Kantor Pertanahan Kota Semarang tersebut kepada pihak Ombudsman wilayah Jateng. ”Ini terkait pelayanan publik, jika ada keluhan laporkan saja ke Ombudsman,” tandas Eko.

Lebih lanjut, kata Eko, informasi tersebut harus ditelusuri dan dianalisis lebih detail, bagaimana aturan yang diberlakukan terkait pengurusan sertifikat tanah hilang di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Jika terdapat praktik-praktik menyeleweng di luar aturan, termasuk tidak menjelaskan informasi tarif dan tiba-tiba mengemplang dengan tarif tertentu, maka itu patut diduga sebagai praktik pungli berkedok iklan. ”Mestinya harus ada tanda terima uang Rp 2 juta itu untuk apa saja. Jika tidak ada tanda terimanya ya jelas pungli,” tegasnya. (bj/amu/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -