Pengembang Masih Setengah Hati

362
Suharsono. (dok)
Suharsono. (dok)

SEMARANG – Kewajiban pengembang menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada pemerintah daerah masih membutuhkan proses panjang. Pengembang seperti masih setengah hati jika harus menyerahkan sarana yang dimiliki pada pemkot. Demikian mengemuka dalam public hearing Pansus PSU DPRD Kota Semarang.

Dalam public hearing yang dipimpin ketua pansus Suharsono ini muncul kekhawatiran sejumlah pengembang jika PSU yang dimiliki untuk diserahkan ke pemkot. ”Jika diserahkan ke pemkot, mereka masih mempertimbangkan akses jalan yang berada dalam kawasan perumahan,” ujar Suharsono, kemarin.

Menurutnya pengembang khawatir, jika akses jalan diserahkan ke pemkot maka akan menjadi jalan umum sehingga bisa menjadi akses jalan bagi warga di luar perumahan atau yang berimpitan dengan perumahan tersebut. ”Mereka beralasan jika digunakan secara bebas oleh warga di luar perumahan tentu membawa dampak,” katanya.

Di antaranya soal keamanan, ketertiban lingkungan, kebersihan dan kerapian lingkungan. Selama ini perumahan terutama yang berbentuk real estate atau cluster memang hanya mengkhususnya untuk penghuni yang bisa bebas keluar masuk. Sementara masyarakat luar atau tamu yang ingin berkunjung wajib meninggalkan KTP atau identitas lainnya.

Selain itu terkait dengan kewajiban pengembang menyediakan lahan makam juga belum ada keputusan final. Pemkot, menurut politisi PKS ini, mengkaji secara mendalam tentang keberadaan fasilitas makam perumahan. Bisa di dalam kawasan perumahan, bisa di luar kawasan perumahan atau dalam bentuk kompensasi dana pada masyarakat untuk membeli lahan makam di luar kawasan. ”Opsi-opsi tersebut masih kita kaji lagi, diharapkan bisa ada solusinya,” tandasnya.

Pansus berharap pemkot bisa mempermudah proses penyerahan PSU ini sehingga pengembang tidak perlu menahan lama-lama PSU yang telah dibangun. Hingga saat ini Suharsono menilai masih banyak pengembang yang belum menyerahkan PSU untuk dikelola pemkot. ”Pemkot harus memiliki data riil seluruh perumahan di Kota Semarang sehingga secara bertahap pemerintah mampu menjadwalkan kapan pengembang akan menyerahkan PSU pada pemkot,” katanya. Apalagi hal ini terkait dengan alokasi dana khusus untuk perawatan setiap fasilitas umum yang telah diserahkan. (zal/ce1)