Bongkar Penyelewengan Pupuk Bersubsidi

363
ILLEGAL: Kapolres Semarang AKBP Latif Usman menunjukan pupuk bersubsidi yang dijual di luar daerah yang telah ditentukan dengan harga diatas HET. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
ILLEGAL: Kapolres Semarang AKBP Latif Usman menunjukan pupuk bersubsidi yang dijual di luar daerah yang telah ditentukan dengan harga diatas HET. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

UNGARAN – Jajaran Polres Semarang berhasil membongkar kasus penjualan pupuk bersubsidi illegal yang terjadi di wilayah Kabupaten Semarang. Tiga penjual berhasil ditangkap yakni Robiyati, 33, warga Dusun Macanan, Karangtengah; Siswanto, 37, warga Sumogawe, serta Tri Wibiyanto, 40, warga Desa Wates, Kecamatan Getasan. Selain itu, petugas mengamankan 32 karung masing-masing berisi 50 kilogram pupuk urea; 11 karung masing-masing berisi 50 kilogram pupuk ponska; 7 karung masing-masing berisi 50 kilogram pupuk ZA, serta 10 karung masing-masing berisi 50 kilogram pupuk SP-36. 1 plastik pupuk urea 5 kilogram, dan 1 mobil Mitsubishi L300-PU H 1783 PL yang digunakan untuk distribusi pupuk.

Petugas berhasil mengungkap kasus itu berkat informasi yang menyatakan adanya penjualan pupuk bersubsidi di Pasar Wates, Desa Terban, Pabelan. Petugas lantas melakukan penyelidikan dan hasilnya mendapatkan penjualan pupuk ke luar wilayah dengan harga yang lebih tinggi. “Setelah ditelisik, akhirnya kami berhasil menangkap tiga pelakunya,” kata Kapolres Semarang, AKBP Latif Usman, kemarin.

Tersangka Robiyati mengaku menjual pupuk ke luar wilayah dengan harga lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu tersangka Siswanto dan Tri Wibiyanto, diduga menjual pupuk bersubsidi tanpa dilengkapi SIUP Usaha Mikro dan surat perjanjian jual beli.

Ketiganya dijerat dengan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi Jo Pasal 4 huruf a Perpu 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan. Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan atau Pasal 480 KUHP. “Karena ancaman hukumannya kurang dari 2 tahun, maka tersangka tidak kami tahan. Kami memastikan akan terus menindak tegas,” tambah Kapolres. (tyo/fth)