73 Persen Anggap Politik Uang Wajar

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

BALAI KOTA – Pemilih Kota Semarang rupanya masih pragmatis. Sebab, sebagian besar masih menilai politik uang atau money politics dari kandidat kepala daerah sebagai sesuatu yang wajar, dan boleh mereka terima. Hanya sedikit yang menolak pemberian uang atau barang menjelang pemilihan kepala daerah.

Hal tersebut terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Diponegoro (Undip). Survei ini dilakukan untuk memetakan pengetahuan, persepsi, dan kecenderungan partisipasi pemilih dalam Pilwalkot Semarang, 9 Desember 2015 mendatang.

”KPU Kota Semarang ingin memetakan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilwalkot 2015 mendatang. Karena itu, kami melakukan penelitian pemilih. Hasilnya saya kira cukup positif, karena 93 persen lebih pemilih berniat untuk menggunakan hak pilihnya,” terang Direktur CEPP Undip, Fitriyah, dalam pemaparan hasil penelitian di ruang data Balai Kota Semarang, Rabu (1/7) kemarin.

Meski begitu, lanjut Fitriyah, tingkat pengetahuan pemilih tentang Pilwalkot 2015 Kota Semarang sangat rendah. Hal itu tidak dimungkiri karena survei dilakukan pada April lalu. Di mana saat itu KPU Kota Semarang belum melakukan tahapan sosialisasi.

”Karena saat itu kandidat yang mau meramaikan pilwalkot juga belum terdengar. Rekomendasi kami, KPU harus mengintensifkan sosialisasi secara masif agar niatan itu (pemilih) benar-benar terealisasi,” tandasnya.

Selain untuk memetakan tingkat partisipasi pemilih dalam pilwalkot mendatang, lanjut Fitriyah, penelitian ini juga untuk mengidentifikasi faktor apa yang berperan mendorong peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada.

”Hasilnya, mereka memiliki kecenderungan (memilih) ditentukan diri sendiri, atau pemilih otonom. Hanya saja pada saat yang sama pemilih kita transaksional. Artinya, mereka menganggap politik uang adalah wajar,” bebernya.

Dari sampel 192 orang yang mewakili 16 kecamatan, katanya, ada 73 persen menganggap politik uang adalah wajar. Namun money politics tersebut bukan berarti menggiring mereka untuk memilih salah satu kandidat. ”Soal pilihan, 50 persen itu mengatakan nurani. Jadi yang jelas menolak mengatakan politik uang itu hanya 27 persen,” ujarnya.

Teguh Yuwono yang juga tergabung dalam CEPP Undip menambahkan, persepsi publik bahwa pemilihan itu menerima uang dan barang bukan suatu yang salah. ”Jadi, ada paradigma keliru di masyarakat kita. Bahwa menerima uang atau sesuatu dari kandidat itu suatu yang wajar. Padahal itu buruk sebetulnya,” tegasnya.

Para pemilih menganggap pilkada adalah berkah politik, karena mereka akan mendapat uang atau sesuatu dari kandidat. Harusnya, kata pengamat politik pemerintahan ini, ada keyakinan siapa pun wali kotanya bisa membuat kota atau nasib warganya menjadi lebih baik.
”Nah ini tingkat kepercayaannya akan hal itu sangat kecil. Sehingga efeknya pemilih itu pragmatis. Mau ganti wali kota berapa kali tidak ada pengaruhnya, yang penting terima uang pada saat itu. Inilah sikap atau perilaku pemilih yang saya kira tidak tepat. Tapi itu terjadi,” katanya.

Pihaknya mendorong penyelenggara pilkada agar menciptakan program-program yang dapat mengubah paradigma pemilih yang condong menganggap money politics adalah sebuah kewajaran. ”Sehingga orang yang datang dalam pemilihan itu benar-benar memilih pemimpin yang baik, bisa mengubah kota lebih maju,” tandasnya.

Menurut Teguh, ada dua faktor yang menjadikan money politics adalah hal yang wajar, yakni pengawasan lemah dan sistem kebudayaan politiknya rendah. Karena berdasar pengalaman pilkada sebelumnya, tidak ada tindakan tegas atas temuan money politics. Panwas juga tidak menindak hal itu, tidak terselesaikan sampai pengadilan. Ini kesalahan individu yang akhirnya menjadi kesalahan bersama. Sehingga semua orang memakluminya.

”Saya kira perlu kekuatan kultural yang bisa memperkecil peran itu (money politics),” tegas Teguh.
Ketua KPU Kota Semarang, Henry Wahyono, mengakui, pengaruh money politics terhadap pemilih memang sangat besar. Dia menilai, hal tersebut sebuah musibah yang diamini semua pihak. ”Ini sebuah kemunduran demokrasi yang kita bangun selama ini. Money politics bisa menistakan proses demokrasi yang semakin bagus,” katanya.

Sebagai langkah penyadaran masyarakat tentang politik uang, pihaknya akan menggelar sosialisasi. ”Dalam sosialisasi mungkin kita buat kata-kata yang lebih diingat, seperti money politics adalah musibah,” imbuh Henry.

Dia menambahkan, kegiatan penelitian pemilih ini sesuai dengan arahan KPU pusat. Di mana KPU Kota Semarang mendapat anggaran dari APBN 2015, yang salah satunya tentang peningkatan partisipasi pemilih. ”Kami bekerja sama dengan CEPP Undip melakukan survei di Semarang. Hasilnya ada beberapa hal yang jadi tantangan KPU agar lebih aktif sosialisasi,” tandasnya. (zal/aro/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -