Pengusaha Wajib Buat e-Faktur

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

ANTISIPATIF: e-Faktur yang diterbitkan Dirjen Pajak, diharapkan mampu meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak. (PRATIDINA/RADAR SEMARANG)
ANTISIPATIF: e-Faktur yang diterbitkan Dirjen Pajak, diharapkan mampu meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak. (PRATIDINA/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah Pulau Jawa dan Bali, mulai 1 Juli 2015 wajib membuat e-Faktur. Hal tersebut guna meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I Dasto Ledyanto mengatakan, e-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan oleh DJP.

“Latar belakang aplikasi ini dibuat adalah masih adanya penyalahgunaan faktur pajak. Misal, WP non-PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, dan adanya faktur pajak fiktif atau faktur pajak ganda,” jelasnya, kemarin.

Selain itu, sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan faktur fiktif, pihaknya juga membentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS atau Faktur Fiktif). Satgas tersebut bertugas sebagai Soft law enforcement dan upaya persuasif untuk memberikan kesempatan pada WP pengguna faktur pajak untuk melakukan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

“Bila WP tidak bersedia melakukan pembetulan SPT Masa PPN, maka kasus WP akan ditingkatkan ke proses penyidikan yang diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal empat kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar,” tegas Dasto.

Kinerja Satgas tersebut hingga 29 Juni lalu, dari 19 WP yang dipanggil, 14 WP hadir dan 13 WP setuju untuk mengembalikan uang negara dengan membuat surat pernyataan untuk membayar kembali kerugian negara. Sedangkan 1 WP masih dalam proses klarifikasi. (dna/smu)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -